Berita

Muhaimin Iskandar

Wawancara

WAWANCARA

Muhaimin Iskandar: Aduh Itu Lagi Ditanya Sudah Bolak-balik...­

KAMIS, 24 NOVEMBER 2011 | 08:52 WIB

RMOL. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar hanya mengumbar senyum saat dimintai komentar terkait namanya disebut dalam tiga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka kasus suap di kementeriannya.

Ketua Umum PKB itu enggan berkomentar soal isi dakwaan Dharnawati yang menyebut  Rp 2 miliar diperuntukkan bagi dirinya.

“Aduh itu lagi pertanyaannya, mengulang lagi-mengulang lagi, sudah bolak-balik itu, sudahlah,” katanya saat ditemui di DPR, Selasa (22/11) .

Seperti diketahui, Muhaimin disebut sebagai pihak yang me­nerima Rp 2 miliar dalam dak­waan di persidangan Dharna­wati. Uang tersebut diberikan atas ban­tuan mengupayakan agar empat kabupaten di Papua masuk daftar daerah penerima dana Per­cepatan Pembangunan Infra­struktur Daerah.

Muhaimin hanya mau men­jawab terkait dengan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Berikut kutipan selengkapnya:


Bagaimana masalah morato­rium pengiriman TKI ke Arab Saudi?

Moratorium TKI ke Arab Saudi ini agar jadi pembelajaran. Saat ini mereka krisis tenaga kerja. Moratorium ini juga merupakan pembelajaran bagi TKI agar berhati-hati. Yang ingin berang­kat harus siap mental dan fisik.


Apa maksud hati-hati itu?

Hati-hatinya begini. Jangan coba-coba berangkat tanpa per­siapan. Terjadinya kasus selama ini, kan gara-gara tidak ada anti­sipasi yang baik.


Kapan moratorium dibuka lagi?

Menutup moratorium ini ba­gian dari evaluasi. Tidak akan dibuka sebelum ada MOU (Me­morandum of Understanding). Untuk TKI formal pun ada UU Tenaga Kerja Asing di sana.


Apakah sudah melakukan pertemuan dengan pihak Arab Saudi?

Kita sudah lakukan joint wor­king group eselon I dari Ja­karta dan eselon I dari Saudi Arabia. Sudah dua kali mela­ku­kan perte­muan. Kemudian beberapa kali tingkat menteri. Sampai ada dua draft. Draft versi kita dan draft versi Saudi Arabia.


Apakah masih terdapat TKI yang tidak bersertifikat?

Kita perketat semuanya. Tidak boleh berangkat tanpa berserti­fikat. Ini gunanya, TKI yang berangkat  mengerti kultur negara setempat dan hukuman yang keras. Di Arab Saudi, misalnya, sudah tahu semua hukumannya pancung. Makanya harus ekstra hati-hati.


Apakah masih terdapat TKI yang tidak bersertifikat?

Kita perketat semuanya. Tidak boleh berangkat tanpa berserti­fikat. Ini gunanya, TKI yang berangkat  mengerti kultur negara setempat dan hukuman yang keras. Di Arab Saudi, misalnya, sudah tahu semua hukumannya pancung. Makanya harus ekstra hati-hati.


Bagaimana TKI terancam hu­kuman pancung ?

Saat ini ada dua TKI yang teran­cam dihukum pancung. Pemerintah terus melakukan lobi-lobi agar kedua TKI ini tidak sam­pai dijatuhi hukuman terse­but. Dua orang ini adalah Tuti Tursilawati dan Satinah dari Ungaran.

Saya sudah ketemu Menteri Agama di sana. Saya juga ketemu tokoh Agama. Bahkan saya juga mendatangi pihak-pihak yang berpengaruh dan Presiden sudah menyampaikan surat, sudah ter­hubung dengan Raja agar  mem­bujuk keluarga.


O ya, bagaimana penyele­sai­an antara karyawan dengan PT Freeport Indonesia?

Karyawan ada yang meminta upahnya 4 dolar AS per jam. Se­mentara perusahaan mengingin­kan 2,9 dolar AS per jam. Ini harus ada titik temu. Kompromi soal besaran yang disepakati. Kita sudah lakukan mediasi. Mendo­rong pertemuan bipartit. Terakhir kita adakan pertemuan di Timika secara segitiga antara pemerintah, Freeport, dan pekerja.


Apa kesepakatannya?

Saya dan Menteri ESDM su­dah sepakat, kita akan mendo­rong secepat-cepatnya. Saya atas nama pekerja sudah minta ke­pada ESDM untuk proaktif agar Freeport juga mau menerima tun­tutan karyawan, sehingga masa­lah­nya selesai. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya