RMOL. Diskusi tentang Rancangan Undang-Undang Pemilu di media massa sejauh ini hanya terfokus pada kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara partai masuk parlemen. Padahal penyempurnaan sistem Pemilu yang menjadi grand tema RUU Pemilu sebenarnya tidak hanya soal ambang batas.
Terlebih perdebatan tentang ambang batas ini menjadi bias, ketika muncul kecurigaan dari beberapa kalangan yang menyebut kenaikan ambang batas sebagai rencana buruk partai-partai besar untuk menggusur partai lain yang ada di DPR.
"Gagasan naiknya PT (ambang batas) hanyalah salah satu instrumen di antara gagasan-gagasan lain yang akan diperjuangkan di Pansus Pemilu. Oleh sebab itu, akan menjadi produktif, jika wacana tentang perbaikan sistem Pemilu diperluas dengan membuka kemungkinan adanya modifikasi sistem Pemilu menjadi lebih sederhana," jelas anggota Pansus RUU Pemilu Taufiq Hidayat lewat surat elektronik siang ini (Rabu, 23/11).
Pasalnya, kata politikus Golkar ini, masalah utama Pemilu 2009 adalah Pemilu yang rumit dan berbiaya yang mahal. Rumitnya sistem Pemilu ini berakibat langsung pada jenuhnya pemilih terhadap cara memilih dan seringnya Pemilu diadakan.
"Praktik sekarang, dalam sekali masa Pemilu, pemilih dihadapkan pada proses pemilihan anggota legislatif, baik DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Belum lagi Pemilu untuk memilih Presiden, Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Walikota," tandasnya.
[zul]
