Berita

aliya-ibas/ist

Pernikahan Ibas-Aliya karena Cinta atau Perintah?

SELASA, 22 NOVEMBER 2011 | 14:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pernyataan Jurubicara Kepresidenan Julian Adrian Pasha soal biaya pernikahan Ibas-Aliya adalah pernyataan lucu khas Rezim SBY.

Demikian disampaikan aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Mustar Bona Ventura, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 22/11).

Menurut Bona, klarifikasi maupun penyangkalan terhadap segala sesuatu terkait prosesi pernikahan Ibas-Aliya harusnya bukan dijelaskan oleh Jubir Presiden. Ketika penjelasan dilakukan oleh Jubir Presiden, maka pernikahan itu merupakan acara kepresidenan. Karena presiden adalah jabatan politik maka berarti pernikahan tersebut bersifat politis.


"Hendaknya Istana mulai belajar berpikir ilmiah, bukan debat kusir dengan melakukan penyangkalan atas apapun disertai dengan data lain sebagai penyangkalnya," kata Bona.

Kalau mau menyangkal bahwa pernikahan tersebut tidak menghabiskan biaya Rp 12 miliar seperti disampaikan Bendera, kata Bona, seharusnya disampaikan SBY, Hatta, Ibas atau kepanitiaan pernikahan, bukan Julian. Mereka-mereka harus menjelaskan secara terbuka dan terperinci berapa besarnya biaya pernikahan, dari mana sumber pembiayaanya dan ada atau tidak keterkaitan pembiayaan itu dengan jabatan yang sedang diemban.

Mereka kata Bona, misalnya harus menjawab, apakah penggunaan mobil kebakaran untuk penyemprotan membersihkan jalan di biayai APBN atau panitia? Apakah pelibatan dua Kodam untuk pengamanan merupakan permintaan panitia atau perintah Presiden? Apakah penggunaan Istana Cipanas itu di sewa panitia atau sumbangan negara? Atau apakah peliburan SD Alam Cikeas, pembatasan pedagang dan angkutan Cipanas merupakan imbauan panitia atau ada keterlibatan aparatur negara?

"Semua penjelasan tersebut penting untuk menjernihkan, apakah pernikahan itu sebuah prosesi cinta pribadi atau perintah negara, sehingga jelas batasan keterlibatan negara dalam penggunaan anggaran dan kewenangan dalam pernikahan tersebut," imbuh Bona. [dem]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya