Berita

aliya-ibas/ist

Pernikahan Ibas-Aliya karena Cinta atau Perintah?

SELASA, 22 NOVEMBER 2011 | 14:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pernyataan Jurubicara Kepresidenan Julian Adrian Pasha soal biaya pernikahan Ibas-Aliya adalah pernyataan lucu khas Rezim SBY.

Demikian disampaikan aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Mustar Bona Ventura, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 22/11).

Menurut Bona, klarifikasi maupun penyangkalan terhadap segala sesuatu terkait prosesi pernikahan Ibas-Aliya harusnya bukan dijelaskan oleh Jubir Presiden. Ketika penjelasan dilakukan oleh Jubir Presiden, maka pernikahan itu merupakan acara kepresidenan. Karena presiden adalah jabatan politik maka berarti pernikahan tersebut bersifat politis.


"Hendaknya Istana mulai belajar berpikir ilmiah, bukan debat kusir dengan melakukan penyangkalan atas apapun disertai dengan data lain sebagai penyangkalnya," kata Bona.

Kalau mau menyangkal bahwa pernikahan tersebut tidak menghabiskan biaya Rp 12 miliar seperti disampaikan Bendera, kata Bona, seharusnya disampaikan SBY, Hatta, Ibas atau kepanitiaan pernikahan, bukan Julian. Mereka-mereka harus menjelaskan secara terbuka dan terperinci berapa besarnya biaya pernikahan, dari mana sumber pembiayaanya dan ada atau tidak keterkaitan pembiayaan itu dengan jabatan yang sedang diemban.

Mereka kata Bona, misalnya harus menjawab, apakah penggunaan mobil kebakaran untuk penyemprotan membersihkan jalan di biayai APBN atau panitia? Apakah pelibatan dua Kodam untuk pengamanan merupakan permintaan panitia atau perintah Presiden? Apakah penggunaan Istana Cipanas itu di sewa panitia atau sumbangan negara? Atau apakah peliburan SD Alam Cikeas, pembatasan pedagang dan angkutan Cipanas merupakan imbauan panitia atau ada keterlibatan aparatur negara?

"Semua penjelasan tersebut penting untuk menjernihkan, apakah pernikahan itu sebuah prosesi cinta pribadi atau perintah negara, sehingga jelas batasan keterlibatan negara dalam penggunaan anggaran dan kewenangan dalam pernikahan tersebut," imbuh Bona. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya