Berita

fauzi bowo/ist

Tetapkan UMP di Bawah KHL, Forum Buruh Ultimatum Fauzi Bowo Mundur

RABU, 16 NOVEMBER 2011 | 14:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo diminta segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2012 sebesar 100 persen dari Kebutuhan Hidup Layak sebesar Rp 1.529.150.

"Angka UMK (upah minimum kota/kabupaten) daerah penyangga DKI Jakarta seperti Bekasi, Depok dan Tangerang yang naik signifikan merupakan justifikasi yang kuat bagi Gubernur DKI untuk tidak ragu menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar 100 KHL," kata salah seorang aktivis forum buruh DKI Jakarta Bayu Murnianto, dalam rilisnya yang diterima redaksi (Rabu, 16/11). Forum buruh DKI Jakarta merupakan perkumpulan dari berbagai kelompok buruh, antara lain Aspek Indonesia, FSPMI DKI, FSPLEM SPSI, SBSI '92 Jakarta, FSP Farkes, FSP Par Ref DKI, SPN DKI, KSBSI Jakarta, FSP KEPS SPSI dan PPMI.

Perlu diketahui, UMK Kabupaten Bekasi ditetapkan sebesar 115,97 persen dari angka KHL Rp 1.491.866, Kota Bekasi 105 persen dari angka KHL Rp 1.422.252, Kota Depok 98 persen dari angka KHL RP 1.424.797.


Angka 1.529.150, sesungguhnya angka yang jauh dari angka KHL ideal, dikarenakan angka survei KHL di bulan September telah mencapai angka 1.574.679. Jika dihitung melalui metode regresi (analisis kecenderungan) hingga bulan Desember 2011, maka angka KHL mencapai Rp 1.628.000.

Forum buruh mendesak agar Gubernur dan Kadisnaker DKI Jakarta mundur apabila menetapkan UMP di bawah angka survei KHL sebesar 1.529.150. Sebab, dengan UMP tersebut pekerja lajang apalagi pekerja yang telah berkeluarga akan hidup di bawah kelayakan dan kesejahteraan. Gubernur berarti dengan sengaja melakukan tindakan melawan amanah konstitusi UUD 1945 dengan menyengsarakan buruh atau pekerja dan rakyat Jakarta.

"Jika UMP ditetapkan di bawah KHL, kami akan melakukan mogok masal  di kawasan Industri di Jakarta seperti KBN Cakung, Cilincing, Pulogadung, pusat niaga dan bisnis Sudirman, Thamrin dan Kuningan dan saranan transportasi umum seperti Busway, KRL, jalan tol dan pelabuhan Tanjung Priok," imbuh Bayu yang merupakan Ketua Umum FBSI itu. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya