Berita

fauzi bowo/ist

Tetapkan UMP di Bawah KHL, Forum Buruh Ultimatum Fauzi Bowo Mundur

RABU, 16 NOVEMBER 2011 | 14:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo diminta segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2012 sebesar 100 persen dari Kebutuhan Hidup Layak sebesar Rp 1.529.150.

"Angka UMK (upah minimum kota/kabupaten) daerah penyangga DKI Jakarta seperti Bekasi, Depok dan Tangerang yang naik signifikan merupakan justifikasi yang kuat bagi Gubernur DKI untuk tidak ragu menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar 100 KHL," kata salah seorang aktivis forum buruh DKI Jakarta Bayu Murnianto, dalam rilisnya yang diterima redaksi (Rabu, 16/11). Forum buruh DKI Jakarta merupakan perkumpulan dari berbagai kelompok buruh, antara lain Aspek Indonesia, FSPMI DKI, FSPLEM SPSI, SBSI '92 Jakarta, FSP Farkes, FSP Par Ref DKI, SPN DKI, KSBSI Jakarta, FSP KEPS SPSI dan PPMI.

Perlu diketahui, UMK Kabupaten Bekasi ditetapkan sebesar 115,97 persen dari angka KHL Rp 1.491.866, Kota Bekasi 105 persen dari angka KHL Rp 1.422.252, Kota Depok 98 persen dari angka KHL RP 1.424.797.


Angka 1.529.150, sesungguhnya angka yang jauh dari angka KHL ideal, dikarenakan angka survei KHL di bulan September telah mencapai angka 1.574.679. Jika dihitung melalui metode regresi (analisis kecenderungan) hingga bulan Desember 2011, maka angka KHL mencapai Rp 1.628.000.

Forum buruh mendesak agar Gubernur dan Kadisnaker DKI Jakarta mundur apabila menetapkan UMP di bawah angka survei KHL sebesar 1.529.150. Sebab, dengan UMP tersebut pekerja lajang apalagi pekerja yang telah berkeluarga akan hidup di bawah kelayakan dan kesejahteraan. Gubernur berarti dengan sengaja melakukan tindakan melawan amanah konstitusi UUD 1945 dengan menyengsarakan buruh atau pekerja dan rakyat Jakarta.

"Jika UMP ditetapkan di bawah KHL, kami akan melakukan mogok masal  di kawasan Industri di Jakarta seperti KBN Cakung, Cilincing, Pulogadung, pusat niaga dan bisnis Sudirman, Thamrin dan Kuningan dan saranan transportasi umum seperti Busway, KRL, jalan tol dan pelabuhan Tanjung Priok," imbuh Bayu yang merupakan Ketua Umum FBSI itu. [dem]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya