Purnomo Yusgiantoro: Dapat Hibah Pesawat F-16 Tidak Terkait Freeport

RMOL. Hibah 24 pesawat F-16 dari Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia tidak ada kaitannya dengan PT Freeport.

“Saat Menteri Pertahanan Ame­rika Serikat Leon Panetta berkunjung ke Indonesia, Okto­ber 2011, tidak pernah menying­gung masalah PT Freeport,’’ kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro dalam wawancara eksklusif dengan Rakyat Merde­ka di kantornya, Rabu (9/11).

Kedua negara, lanjutnya, me­nyadari bahwa PT Freeport ada­lah  perusahaan, sehingga per­ma­salahan itu bukan terkait pe­me­rintah dengan pemerintah.

“Saya hanya menyampaikan gerakan separatis di Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI,” kata bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mi­neral itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa pesawat F-16 itu di­hibahkan?

Ada dua pertimbangan, makro dan mikro. Pertimbangan makro, Indonesia memiliki luas 19 juta kilometer per segi, dengan 13.000 pulau, sehingga harus dilakukan pengamanan dengan baik.

Kalau ini mau dilakukan, alut­sista tidak hanya kualitasnya yang baik, tapi juga kuantitas. De­ngan adanya hibah 24 pesawat F-16, maka dari sisi kuantitas bisa dipenuhi.

Ke depan kita akan punya dua skuadron pesawat F-16. Sebab, diprediksi ancaman berada di tempat yang jangkauan­nya jauh. Maka diperlukan alut­sista udara yang bisa men­jawab tan­ta­ngan ter­sebut.

Lalu apa yang menjadi per­tim­ba­ngan mikro?

Kami sudah mempersiapkan dana untuk membeli enam pesa­wat F-16 blok 52. Namun untuk mendapatkannya butuh waktu lama.

Pesawat hibah ini akan di-upgrade de­ngan blok yang se­tara dengan blok yang mau kita beli, yaitu 52.

Bukannya ba­rang hibah itu kualitasnya jelek?

F-16 yang dihibahkan bukan barang rongsokan. Kondisinya masih bagus. Sebelumnya kita punya sepuluh F-16 dengan blok 15. Sedangkan yang dapat hibah adalah 24 F-16 blok 25.

Selain itu, body pesawat ter­se­but bisa diperpanjang masa peng­gunaannya hingga 4.000 jam terbang. Apabila tiap tahun pe­sawat tempur kita terbang 150-200 jam. Maka pesawat hibah ini diperkirakan akan bisa tetap ter­bang 15-20 tahun men­datang. Ini yang saya bi­lang ma­suk dalam modernisasi alutsista kita.

Apa mendesak hingga pe­nga­­daan F-16 harus cepat?

Kita melihat dalam perspektif ancaman. Untuk itu, kita perlu membangun kekuatan. Perlu modernisasi untuk mem­persiap­kan diri mempertahankan NKRI.

Makanya, modernisasi alat utama sistem persenjataan, su­dah kita rencanakan dalam tiga ren­cana strategis (renstra), yaitu tahun 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024.

Berapa anggarannya?

Kami hanya memiliki angga­ran untuk pembelian enam pesa­wat F-16 yang baru sebesar 432 juta dolar AS. Untuk pesawat hi­bah kita perlu dana untuk mem­bawanya ke Indo­nesia. Dana­nya diambil dari anggaran pem­belian pesa­wat F-16.

Oh ya, bagaimana dengan masalah Papua?

Masalahnya ada empat hal. Pertama, gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kedua, masalah PT Free­port. Ketiga, dana otonomi khu­sus. Keempat, masalah pe­nye­lenggaraaan Pilkada. Khusus masalah gerakan separatisme, jumlahnya tidak besar. Maka­nya, tidak perlu mendatangkan pasu­kan dari luar Papua.

Oh ya, bagaimana dengan masalah Papua?

Masalahnya ada empat hal. Pertama, gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kedua, masalah PT Free­port. Ketiga, dana otonomi khu­sus. Keempat, masalah pe­nye­lenggaraaan Pilkada. Khusus masalah gerakan separatisme, jumlahnya tidak besar. Maka­nya, tidak perlu mendatangkan pasu­kan dari luar Papua.

Kalau jumlahnya tidak be­sar, mengapa masalah ini tidak pernah selesai?

Selain melakukan gerakan sen­jata, mereka juga melakukan ge­rakan politik di dalam negeri dan luar negeri.

Di dalam negeri menggelar  Kongres Rakyat Papua yang merupakan bentuk makar karena mendeklarasikan negara dalam negara. Di luar negeri, mereka menarik simpati dari negara lain. Tapi tidak berhasil, seperti per­temuan lawyer di London.   [Harian Rakyat Merdeka]