Berita

Mustafa Kamal

Wawancara

WAWANCARA

Mustafa Kamal: Parpol Koalisi Pemerintah Sedang Diuji Kekompakannya

MINGGU, 06 NOVEMBER 2011 | 08:11 WIB

RMOL.Fraksi PKS DPR tidak menanggapi serius wacana pembentukan koalisi Poros Tengah. Sebab, PKS ingin mengetahui lebih dulu penjelasan tentang parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen yang diusulkan pemerintah.

“Simak dulu penjelasan peme­rintah, apa alasannya. Kami ti­dak terburu-buru melakukan ma­nuver politik,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Ka­mal ke­pada Rakyat Merdeka di Jakarta, Kamis (3/11).

Sebelumnya diberitakan, pem­­­­bentukan Poros Tengah di­gagas sejumlah parpol mene­ngah untuk menghadang parpol besar terkait pembahasan PT.  

PPP, PKB, PAN, Partai Ge­rindra, dan Partai Hanura beren­cana membentuk kekuatan al­ter­­natif untuk menandingi par­pol besar dalam menentukan be­sa­ran PT.

Mustafa Kamal selanjutnya mengatakan, besaran PT yang di­dasarkan daftar inventaris ma­­sa­lah (DIM) pemerintah bu­kan harga mati. Pembahasan soal ini masih panjang. Kemung­ki­nan besar ada kompromi-kom­promi.

“Kami berpikir rasional saja. Tidak grasak-grusuk. Kami tunggu dulu penjelasan peme­rintah,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kalau alasannya masuk akal, apa PKS menerima PT 4 per­sen?

Kalau dalam pemaparan pe­me­rintah nanti semuanya masuk akal, saya yakin semua pihak bi­sa mengerti dan memahami.

Apa masalah itu sudah diba­has secara internal?

Sudah dari jauh-jauh hari kami bahas. Kami sudah melakukan kalkulasi dan mendapat masu­kan dari berbagai daerah.

Hasilnya bagaimana?

Ya, tunggu tanggal mainnya dong. Mengenai pilihan-pillihan PKS, saya nggak mau bicara de­tail dulu. Yang jelas kami tidak akan tergesa-gesa melakukan me­nimbulkan gejolak.

Sudah bisa dipastikan PKS tidak akan bergabung dengan Poros Tengah?

Itu kan masih wacana. Menurut saya, belum saatnya kita membi­cara­kan soal manuver-manuver politik, terlalu berle­bihan. Saat ini, Poros Tengah be­lum ada urgensinya.

Partai koalisi pemerintah menggagas Poros Tengah, apa ini pertanda koalisi bakal bubar?

Kami berharap, soliditas koa­lisi tidak terpecah. Kekompakan parpol koalisi pemerintah se­dang diuji. Besa­ran angka PT ini harus dijadikan mo­mentum un­tuk menjaga ke­kom­pa­kan. Di sini kebersamaan kita diuji.

Bagaimana soal model pe­milu?

Kami belum bisa menyampai­kan secara rinci mengenai pili­han-pillihan PKS. Apa pun mo­delnya nanti, kami berharap per­debatan, sengketa, dan per­soa­lan yang terjadi daslam Pemilu 2009 tidak terulang.

Intinya, kami bersikap terbuka dengan berbagai masukan dan siap berdiskusi untuk mempe­roleh kesepahaman dalam pem­bahasan RUU Pemilu. [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

UPDATE

Wisatawan Banjiri Kepulauan Seribu saat Libur Lebaran

Selasa, 24 Maret 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Meruya, 75 Petugas Pemadam Diterjunkan

Selasa, 24 Maret 2026 | 00:00

10 Desa di NTT Terdampak Banjir

Senin, 23 Maret 2026 | 23:27

KPK Bawa Yaqut Cholil Qoumas ke RS Polri

Senin, 23 Maret 2026 | 23:05

Pengunjung Diimbau Tak Buang Sampah Sembarangan di Taman Bendera Pusaka

Senin, 23 Maret 2026 | 23:01

Yaqut Cholil Kembali ke Rutan KPK

Senin, 23 Maret 2026 | 22:48

Kim Jong Un Terpilih Lagi jadi Presiden Korut

Senin, 23 Maret 2026 | 21:45

Benang Kusut Pengelolaan Keuangan, Kepala BKAD Purwakarta Diminta Mundur

Senin, 23 Maret 2026 | 21:17

Arus Balik H+2 Lebaran Mulai Terlihat di Terminal Rajabasa

Senin, 23 Maret 2026 | 20:24

Pimpinan MPR Sambut Baik Langkah Presiden Prabowo Percepat Transisi Energi

Senin, 23 Maret 2026 | 19:55

Selengkapnya