Berita

ist

MORATORIUM REMISI

Hanura Tegaskan Mau Impeach Presiden SBY

JUMAT, 04 NOVEMBER 2011 | 20:47 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Hanura berkesimpulan, kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin melanggar hukum. Oleh karenanya, Hanura akan meng-impeach Presiden SBY selaku bos Menteri Hukum dan HAM.

"Kami siap melakukan itu (impeach)," tegas politisi Hanura, Syarifuddin Sudding, kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 4/11).

Hanura menyambut baik sikap PPP yang sudah menyatakan juga akan meng-impeach. Dan Hanura, kata Sudding, siap melakukan impeachment bersama-sama PPP yang merupakan partai mitra koalisi itu.


"Kalau PPP saja sebagai mitra koalisi sudah menyatakan akan menempuh langkah itu (impeachment), kita sebagai oposisi tentu lebih setuju untuk itu," kata Sudding.

"Kita tunggu saja apakah PKS dan Golkar juga memiliki sikap dan langkah yang sama," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya