Berita

sby/ist

Moratorium Remisi Bahan untuk Meng-impeach SBY

JUMAT, 04 NOVEMBER 2011 | 20:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pelanggaran hukum yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan wakilnya Denny Indrayana dalam memberlakukan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi tahanan korupsi bisa digunakan sebagai bahan untuk mengimpeach Presiden SBY.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 4/11).

"Semua menteri bertanggungjawab kepada presiden. Kalau ada menterinya yang melanggar hukum maka presiden ikut bertanggunjawab," kata Sudding mengingatkan.


Ia menambahkan, presiden tidak bisa dibiarkan melanggar undang-undang. Setiap pelanggaran harus dimintai pertanggungjawabannya.

"Inikan negara hukum. Setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan undang-undangan yang ada. Bukan sekedar didasarkan pada perintah lisan dan kemauan pribadi," tandasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya