Komisi Hukum DPR: Menteri Amir Syamsuddin Tak Bisa Seenaknya Bikin Kebijakan

RMOL. Kebijakan memoratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi Napi Korupsi yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM melanggar hukum.

Remisi dan pembebasan bersyarat dijamin Undang-undang dan pemberiannya diatur dengan PP No.28/2006.

"Karena aturannya ada, maka seharusnya kebijakan diambil berdasarkan Undang-undang. Kebijakan tidak bisa dibuat asal-asalan, berdasarkan kemauan pribadi dan dengan perintah lisan," kata Anggota Komisi Hukum DPR, Syarifuddin Sudding kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 4/11).
 

 
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin bisa menjalankan kebijakan moratorium kalau Undang-undangnya direvisi dulu. Atau, menunggu dulu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

"Negara kita negara hukum, tak bisa membuat kebijakan seenaknya. Menteri Hukum dan HAM harus bertanggungjawab," tandasnya. [dem]