Berita

Sutan Bhatoegana/ist

Tak Mau Diancam PAN dan PKB, Demokrat Ngotot Ambang Batas 4 Persen

JUMAT, 28 OKTOBER 2011 | 09:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sekretariat Gabungan Partai Politik pendukung pemerintah SBY-Boediono dibentuk untuk mengamankan kebijakan pemerintah, terutama di legislatif,  yang berkaitan dengan kebijakan pro poor, pro growth, pro environmental, dan pro job.
Rakyat Merdeka Online pagi ini, (Jumat, 28/10).

"Jadi antara kebijakan (pemerintah) dan politik partai itu harus dipisahkan. (Setgab) bukan untuk upaya Pemilu nanti kita join lagi. Kesimpulan saya, utamakan kepentingan rakyat," tegasnya lagi.

Partai Demokrat mendukung penyederhanaan partai. Agar partai apa pun nanti yang jadi pemerintah setelah pemilihan umum 2014 bisa lebih efektif dalam membuat prorgram-program pro rakyat.


Apakah itu artinya Demokrat tidak menghiraukan permintaan partai koalisi seperti PAN dan PKB?

"Bukan tidak menghiraukan. Kami itu sudah firm 4 persen. Tapi kan tidak harga mati. Bermusyawarah boleh. Tapi tidak boleh main ancam (bubarkan Setgab). Kita tidak mau seperti itu. Silakan saja kita berdialog," ungkapnya.

Karena itu, sambung Sutan, Demokrat masih terbuka untuk mengadakan dialog dengan partai koalisi lainnya. Tapi, saat ditanya kapan akan digelar Rapat Setgab, Sutan mengaku tak tahu. "Saya lagi di Dapil ini, di Medan,"  elaknya.

PAN dan PKB mengancam akan membubarkan Setgab kalau Demokrat tetap memaksakan ambang batas parlemen 4 persen. Bagi PKB dan PAN, ambang batas parlemen pada pemilu 2014 mendatang maksimal 3 persen, naik 0,5 persen dari Pemilu sebelumnya. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya