Markas Greenpeace Dipasang Pemindai dan Kamera CCTV

Di bagian depan diletakkan satu set sofa rotan dipadu dengan bantalan busa. Bagi tamu yang sudah mendapat izin masuk, disuruh menunggu di tempat ini.

Tak jauh dari kursi tamu, ber­diri kokoh lemari kayu berwarna coklat. Sekilas fungsinya seba­gai pembatas antara ruang lobby dengan ruangan lainnya. Lemari ini tampak dipenuhi plakat dan peng­hargaan yang di­terima Green­­peace dari berbagai lembaga.

 Pada bagian dinding juga tampak dihiasi bingkai-bingkai foto. Foto ini mengambarkan sua­sana alam yang menjadi kon­sen­trasi Greenpeace.

Untuk sekelas kantor LSM, pe­ngamanan kantor Greenpeace ter­bilang cukup ketat. Tak hanya di­jaga satpam dan dilengkapi kartu akses, di bagian pojok atas lobby juga dipasangi kamera CCTV untuk memantau situasi di situ. Juga gerak-gerik tamu.

Jika diperhatikan, lantai satu tempat ini dibagi-bagi ke dalam beberapa ruangan. Di bagian te­ngah juga tampak sekat-sekat dari anyaman bambu yang menjadi tempat para pegawai Greenpeace bekerja.

Dari lantai dua, sayup-sayup terd­engar suara pria berbahasa asing. Dari lafalnya pria ini me­ngumamkan bahasa Inggris. Tak jelas apa yang sedang dibi­ca­ra­kan, tapi sepertinya memang se­dang ada rapat.

Saat Rakyat Merdeka me­ngunjungi tempat ini, suasananya terlihat tenang. Tak terlihat akti­vitas yang terlalu mencolok. Ha­nya ada satu dua penghuni ge­dung ini yang terlihat mondar-man­dir ke meja resepsionis. Tak sampai mengobrol lama, mereka kembali masuk ke ruangannya masing-masing.

Aktivitas kedatangan tamu ke tempat ini juga terbilang sepi. Be­berapa jam di tempat ini, ha­nya terlihat dua tamu yang ber­kun­jung. Itupun hanya sebatas kurir yang mengantarkan surat dan paket.

Juru Kampanye Media Green­peace  Indonesia, Hikmat Soeria­tanuwijaya menuturkan, suasana di kantor ini sepi karena hampir 70 persen aktivis sedang bekerja di lapangan. Mayoritas kegiatan Greenpeace adalah penelitian, riset, dan pencarian bukti-bukti penyalahgunaan hutan.

“Demo 10 menit aja kita riset­nya bisa satu tahun lebih. Butuh data dan validitas yang kuat. Se­ben­arnya, staf ada sekitar 40 orang. Kalau sama aktivisnya bisa sampai ratusan menyebar di mana-mana,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ketika disinggung mengenai gedung tempat Greenpeace ber­kantor, Hikmat mengungkapkan, statusnya masih mengontrak. Greenpeace menempati rumah ini sudah hampir setahun setelah pindah dari Jalan Cimandiri, Ci­kini, Jakarta Pusat.

“Uang yang kita gunakan buat kampanye dan operasional ini uang rakyat, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi maklum saja kalau kita masih ngontrak. Cuma yang jelas di bawah pasaran, ka­rena pemiliknya pendukung Green­peace juga. Paling tidak harganya nggak kayak orang,” ujarnya sembari tertawa.

Menanggapi desakan agar Greenpeace dibekukan, Hikmat menilai, itu merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi LSM ini dalam upaya menyelamatkan hutan Indonesia dari kerusakan. Sikap Greenpeace yang kritis, lanjutnya, dianggap segelintir orang sebagai sebuah ancaman.

“Siapa yang diuntungkan dari kerusakan hutan? Kalau dilihat hanya segelintir perusahaan maha kaya yang berkolaborasi dengan oknum kekuatan politik yang menikmati. Oknum perusak hutan saat ini bukan industri yang ecek-ecek. Mereka bahkan kong­lomerat Indonesia,” tandasnya.

Harapan Greenpeace agar ok­num-oknum tersebut berhenti me­rusak hutan dan mulai ber­operasi secara ramah lingkungan bisa berubah menjadi serangan balik. Salah satunya melakukan perlawanan dengan melakukan kampanye negatif terhadap Green peace.

“Tujuannya ada dua. Pertama, membuat nama Greenpeace buruk di mata masyarakat. Ke­dua, untuk mengalihkan isu ka­re­na kita selalu vokal menyua­ra­kan perusakan-perusakan hutan. Sehingga, oknum-oknum terse­but bisa kembali dengan leluasa me­rusak hutan,” ujarnya.

Bagi Hikmat, serangan balik dari oknum-oknum perusak hu­tan terhadap Greenpeace sebagai sesuatu yang wajar. Namun, hal itu tidak sedikitpun membuat Greenpeace gentar dalam me­ngampanyekan penyelamatan hutan dan lingkungan.

“Biar masyarakat yang menilai mana benar dan yang salah. Kita akan tetap berkampanye sampai hutan yang masih tersisa sela­mat,” ujarnya.

Bermula dari Pelayaran Kapal Phyllis Cormack

Di tahun 1971, sekelompok aktivis berlayar dari Vancouver, Kanada dengan kapal nelayan tua. Tujuan mereka Amchitka, pulau kecil di lepas pantai Alaska.

Mereka hendak menjadi saksi atas kerusakan yang terjadi akibat percobaan nuklir yang dilakukan Amerika di tempat itu.

Amchitka adalah tempat perlin­d­ungan terakhir bagi sekitar 3.000 berang-berang. Juga ha­bitat bagi burung elang kepala botak dan satwa liar lainnya.

Aksi perjalanan para aktivis itu dengan kapal Phyllis Cormack mendapat banyak perhatian pub­lik. Amerika pun didesak untuk menghentikan uji coba nuklir di pulau itu. Desakan berhasil, pada tahun itu juga uji coba diakhiri. Pulau itu lalu ditetapkan sebagai suaka alam.

Setelah itu, para aktivis memu­tuskan untuk membentuk orga­nisasi yang diberi nama Green­peace. Organisasi bertujuan untuk mengampanyekan isu-isu lingkungan. Selama ini, para ak­tivis Green­peace tak takut ber­konfrontasi de­ngan pihak-pihak yang dianggap mencemarkan dan merusak lingkungan.

Mereka tak gentar melakukan penghadangan kapal-kapal yang mengangkut komoditas yang di­peroleh dari merusak hutan. Tak sedikit aktivis kelompok pecinta lingkungan ini tak ditangkap.

Kini, Greenpeace telah men­jadi organisasi internasional dan mengklaim memiliki 2,8 juta pend­ukung di seluruh dunia. Or­ganisasi ini bermarkas di Ams­terdam, Belanda dan memiliki kantor regional di 41 negara.

Greenpeace Asia Tenggara di­ben­tuk karena melihat keru­sakaan lingkungan yang cukup besar selama 30 dekade terakhir. Kerusakan ini seiring tumbuhnya perekonomian dan industri negara-negara Asia Tenggara.

Sumber daya alam yang me­limpah dan buruh yang murah, membuat banyak perusahaan multinasional ekspansi ke sini. Mereka turut andil dalam ke­ru­sakan lingkungan di Asia Tenggara.

Kerusakan lingkungan sulit direm karena  kurangnya kesa­da­ran masyarakat. Juga  lemahnya mekanisme demokrasi untuk memperkuat masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Beberapa kegiatan yang dila­kukan Greenpeace di Asis Teng­gara adalah menghentikan import limbah berbahaya, menentang pengiriman radioaktif, berkam­pa­nye melawan terhadap pem­bi­na­saan hutan, melobi pemerintah mengenai isu-isu energi ber­ke­lanjutan dan menyoroti bahaya limbah pembakaran.

Negara yang jadi fokus utama Greenpeace di Asia Tenggara adalah Indonesia dan Filipina.

Haram Makan Duit Pemerintah

Hikmat menjelaskan, Green­peace merupakan organisasi glo­bal. Namun di masing-ma­sing negara dikelola secara in­dependen. Mulai dari ak­ti­vi­s­nya, donatur, hingga hutan yang diselamatkan adalah milik orang Indonesia.

“Alhamdulillah ada sekitar 30 ribu yang jadi donatur kita. Pengelolaan keuangannya in­dependen. Karena kita men­jun­jung tinggi akuntabilitas, hasil audit kita itu selalu kita pub­lish,” ucap Hikmat.

Tudingan bahwa Greenpeace Indonesia menerima bantuan dana dari asing dan tidak pernah dilaporkan ke pemerintah, di­ni­lainya sebagai salah satu sen­ja­ta untuk memojokkan Greenpeace.

Hikmat mengklaim, hingga hari ini Greenpeace merupakan satu-satunya LSM yang paling transparan di dunia.

“Semua tuduhan itu tidak be­nar. Bahkan kita juga pernah dituduh menerima dana judi. Ke­­napa kita tidak khawatir de­ngan tuduhan itu? Karena kita memegang satu nilai dasar se­lama 40 tahun Greenpeace tidak mau menerima dana dari pe­merintah dan perusahaan mana pun,” tandasnya.

“Sebagai pengguna dana pub­lik, transparansi dan akun­tabilitas paling utama bagi kita. Kalau kita tidak transparan atau tidak akuntabel, penyumbang bisa kapok nyumbang,” lan­jutnya.

Bukan Ormas, Tak Mendaftar ke Kemendagri

Juru Bicara Kemen­teri­an Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek me­nyebutkan bahwa Greenpeace me­langgar UU Nomor 8 Tahun 1985 dan tidak transparan me­ngenai sumber dana.

Selain itu, Greenpeace juga dinilai belum memiliki niat baik untuk mendafarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta.

“Kita masuk ke Indonesia tahun 2005 tahun 2006 dapat badan hukum. Kampanye kita kan utamanya bisa dilihat ada­lah terus mendesak pemerintah dan industri untuk taat hukum. Masak kita yang setiap hari ber­koar-koar mendesak agar patuh terhadap hukum malah tidak taat hukum,” ujar Hikmat.

Menurut dia, segala persyara­tan untuk memperoleh legalitas sudah dipenuhi Greenpeace. Hanya saat mendaftar, Green­peace diarahkan untuk men­daftar ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau dulu dibilang ke Ke­m­endagri kita pasti daftar ke sana. Kita pasti kesana. Ter­nyata baru-baru ini mencuat Greenpeace juga harus daftar di Kemendagri, tidak cukup di Ke­menkumham. Kita ngambil­nya positif aja. Kalau harus ya akan kita laksanakan,” ujarnya.

Hikmat mengatakan, persya­r­atan ini membuat Greenpeace dan beberapa LSM ke­bin­gu­ngan. “Dalam aturan di Ke­men­terian Hukum dan HAM, or­ga­nisasi seperti kita nggak perlu daftar di Kesbangpol Daerah,” ujarnya.

Greenpeace, terang dia, ada­lah semacam perkumpulan dan yayasan. Sehingga seharusnya pendaftarannya cukup di Ke­menkumham.

“Kami bukan ormas. Kalau ormas yang berwenang itu Ke­mendagri. Jadi sedikit tumpang tindih. Makanya kita akan min­ta petunjuk ke Kemenkumham dan Kemendagri. Kita sih prin­sip­nya sih, mana yang harus akan kita lakukan,” tutupnya.  

Hikmat mengaku, pihaknya sudah melakukan audiensi de­ngan Kementerian Dalam Ne­geri (Kemendagri) pada per­tengahan Oktober lalu. Ke­da­tan­gan mereka pun disambut Mendagri Gamawan Fauzi dan beberapa anak buahnya.

“Pada intinya Kemendagri mendukung kampanye Green­peace, kampanye penyelamatan lingkungan. Mereka memberi petunjuk coba ditelaah dan di­ikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Kita ini masih akan te­rus bersinggungan dengan Men­dagri, dan mereka berjanji akan membantu kita untuk me­menuhi aspek-aspek legalitas yang di­per­lukan,” jelasnya. [rm]