Berita

syarif hasan/ist

Syarief Hasan: PKS Harus Berani Tentukan Sikap Dukung Pemerintah atau Keluar

SELASA, 11 OKTOBER 2011 | 16:38 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terus melempar wacana negatif seputar isu reshuffle membuat geram Partai Demokrat.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berani menentukan sikap, apakah sebagai partai pendukung pemerintah (koalisi) atau oposisi. Bila memilih keluar dari pemerintah, PKS harus jantan menyuruh menteri-menterinya segera mengundurkan diri.

"Apa yang dilakukan PKS telah mencenderai arti dari sebuah koalisi. Sangat  tidak santun dan melangkahi hak preogratif Presiden SBY," kata Syarif Hasan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 11/10).


Selama ini, kata Syarif Hasan, PKS menggunakan cara berpolitik yang tidak santun dan memberikan contoh yang tidak baik bagi demokrasi di tanah air. Berbagai pernyataan politisi PKS menunjukkan dan menganggap dirinya seolah-olah oposisi, bahkan lebih keras dari pada oposisi.

Di sisi lain, PKS justru tetap menginginkan posisi menteri yang ada di kabinet tidak di usik-usik. PKS benar-benar menggunakan standar ganda dan membahayakan bagi berjalannya roda pemerintah.

"Mereka tidak tahu apa, kalau reshuffle itu preogratifnya Presiden," kata Syarif.

Dengan tegas, Syarief menantang PKS untuk berani menentukan sikap. Kalau PKS pilih mau keluar dari koalisi, maka PKS harus berani menarik seluruh menterinya dari jajaran kabinet.

"Itu namanya jantan," tegas Syarif, yang juga Sekretaris Setgab Koalisi.

Syarif menambahkan, PKS juga tidak perlu mengancam-ancam SBY.

"Itu sama namanya dengan mengancam rakyat Indonesia dan ini menjadi prilaku politik yang tidak bagus. Kita jangan bicara soal demokrasi, dari sisi kultur ketimuran saja, apa yang dilakukan PKS tidak etis," demikian Syarif. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya