Berita

syarif hasan/ist

Syarief Hasan: PKS Harus Berani Tentukan Sikap Dukung Pemerintah atau Keluar

SELASA, 11 OKTOBER 2011 | 16:38 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terus melempar wacana negatif seputar isu reshuffle membuat geram Partai Demokrat.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berani menentukan sikap, apakah sebagai partai pendukung pemerintah (koalisi) atau oposisi. Bila memilih keluar dari pemerintah, PKS harus jantan menyuruh menteri-menterinya segera mengundurkan diri.

"Apa yang dilakukan PKS telah mencenderai arti dari sebuah koalisi. Sangat  tidak santun dan melangkahi hak preogratif Presiden SBY," kata Syarif Hasan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 11/10).


Selama ini, kata Syarif Hasan, PKS menggunakan cara berpolitik yang tidak santun dan memberikan contoh yang tidak baik bagi demokrasi di tanah air. Berbagai pernyataan politisi PKS menunjukkan dan menganggap dirinya seolah-olah oposisi, bahkan lebih keras dari pada oposisi.

Di sisi lain, PKS justru tetap menginginkan posisi menteri yang ada di kabinet tidak di usik-usik. PKS benar-benar menggunakan standar ganda dan membahayakan bagi berjalannya roda pemerintah.

"Mereka tidak tahu apa, kalau reshuffle itu preogratifnya Presiden," kata Syarif.

Dengan tegas, Syarief menantang PKS untuk berani menentukan sikap. Kalau PKS pilih mau keluar dari koalisi, maka PKS harus berani menarik seluruh menterinya dari jajaran kabinet.

"Itu namanya jantan," tegas Syarif, yang juga Sekretaris Setgab Koalisi.

Syarif menambahkan, PKS juga tidak perlu mengancam-ancam SBY.

"Itu sama namanya dengan mengancam rakyat Indonesia dan ini menjadi prilaku politik yang tidak bagus. Kita jangan bicara soal demokrasi, dari sisi kultur ketimuran saja, apa yang dilakukan PKS tidak etis," demikian Syarif. [ysa]

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Obituari Dudi Sudibyo

Senin, 16 Maret 2026 | 21:36

Sekda Jateng Diperiksa Kejati

Senin, 16 Maret 2026 | 21:12

Mendes Optimistis Ekonomi Desa Bergerak Bersama Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 21:06

Kopra by Mandiri Pertahankan Gelar Best Trade Finance Provider in Indonesia 2026

Senin, 16 Maret 2026 | 20:58

Lebih dari 32 Ribu Orang Ikut Mudik Gratis Presisi 2026

Senin, 16 Maret 2026 | 20:58

Kunjungi Kantor Agrinas, Menkop Godok Operasional Kopdes

Senin, 16 Maret 2026 | 20:49

Media Berperan Penting sebagai Pilar Demokrasi

Senin, 16 Maret 2026 | 19:48

PT KAI Bangun 5.484 Rusun Nempel Stasiun di Empat Kota

Senin, 16 Maret 2026 | 19:28

Survei Konsumen: Komitmen Lingkungan Jadi Penentu Pilihan AMDK

Senin, 16 Maret 2026 | 19:14

Untung dari Perang

Senin, 16 Maret 2026 | 19:05

Selengkapnya