Berita

syarif hasan/ist

Syarief Hasan: PKS Harus Berani Tentukan Sikap Dukung Pemerintah atau Keluar

SELASA, 11 OKTOBER 2011 | 16:38 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terus melempar wacana negatif seputar isu reshuffle membuat geram Partai Demokrat.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berani menentukan sikap, apakah sebagai partai pendukung pemerintah (koalisi) atau oposisi. Bila memilih keluar dari pemerintah, PKS harus jantan menyuruh menteri-menterinya segera mengundurkan diri.

"Apa yang dilakukan PKS telah mencenderai arti dari sebuah koalisi. Sangat  tidak santun dan melangkahi hak preogratif Presiden SBY," kata Syarif Hasan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 11/10).


Selama ini, kata Syarif Hasan, PKS menggunakan cara berpolitik yang tidak santun dan memberikan contoh yang tidak baik bagi demokrasi di tanah air. Berbagai pernyataan politisi PKS menunjukkan dan menganggap dirinya seolah-olah oposisi, bahkan lebih keras dari pada oposisi.

Di sisi lain, PKS justru tetap menginginkan posisi menteri yang ada di kabinet tidak di usik-usik. PKS benar-benar menggunakan standar ganda dan membahayakan bagi berjalannya roda pemerintah.

"Mereka tidak tahu apa, kalau reshuffle itu preogratifnya Presiden," kata Syarif.

Dengan tegas, Syarief menantang PKS untuk berani menentukan sikap. Kalau PKS pilih mau keluar dari koalisi, maka PKS harus berani menarik seluruh menterinya dari jajaran kabinet.

"Itu namanya jantan," tegas Syarif, yang juga Sekretaris Setgab Koalisi.

Syarif menambahkan, PKS juga tidak perlu mengancam-ancam SBY.

"Itu sama namanya dengan mengancam rakyat Indonesia dan ini menjadi prilaku politik yang tidak bagus. Kita jangan bicara soal demokrasi, dari sisi kultur ketimuran saja, apa yang dilakukan PKS tidak etis," demikian Syarif. [ysa]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya