KPK Bukan Lembaga Ad Hoc!

RMOL. Lembaga ad hoc atau lembaga sementara tidak dikenal dalam sistem hukum tata negara. Semua lembaga bersifat permanen. Begitu juga dengan lembaga Komisi Pemberantasan Koruspi. Inilah yang sering ditanggapi keliru oleh banyak orang.

"Lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintahan, bisa dibentuk dengan UU. Pembentukan dengan UU itu tidak berarti bahwa dia memiliki sifat sementara," kata pakar hukum tata negara Margarito Khamis kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Betul bahwa secara sosial-politik, KPK dibentuk sebagai trigger bagi Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tapi tetap saja, dari segi tata negara, KPK tidak bisa disebut sebagai lembaga sementara.

"Anda tidak bisa mengatakan ini lembaga sementara. Ini disebut dengan doktrin delegasi otority. Karena itu tidak perlu ada deadline kapan KPK akan dibuarkan. Tetapi soal dia bisa dibubarkan, ya. Bagaimana caranya, ya cabut UU," tandasnya. [zul]