Tak Boleh Ada Representasi Daerah dan Suku di Kabinet SBY

RMOL. Cara berpikir bahwa daerah atau suku harus memiliki perwakilan di pemerintahan merupakan cara pandang kuno. Makanya paradigma seperti itu harus ditinggalkan. Diingatkan lagi, Kabinet Indonesia Bersatu II harus diisi orang-orang profesional yang ahli pada bidang kementerian yang ditugaskan.

Hal itu diungkapkan pengamat politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online pagi tadi. Saat ini, katanya, berkembang wacana bahwa pengganti Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar harus berasal dari Aceh, kalau memang dia dirombak. Karena Mustafa berasal dari Aceh.

Apalagi, masih kata Syahganda, saat ditanya soal reshuffle kabinet baru-baru ini, Menteri Perhubungan Freddy Numberi menegaskan bahwa dia di KIB II mewakili Papua.

"Kapan dia mewakili Papua. Nggak ada. Pokoknya nggak boleh ada kata-kata SARA, mewakili suku, mewakili daerah. Pokoknya harus the best among the best. Yang terbaik di antara terbaik di bangsa ini itulah yang berhak untuk duduk di kabinet, di pemeritahan," katanya.

Berbeda dengan representasi partai politik. Partai politik bisa melakukan sharing kekuasaan. Karena partai merupakan elemen demokrasi. Tapi, kata Syahganda Nainggolan, partai politik harus merekomendasikan kader terbaik. Selain, itu tetap mengedepankan sisitem presidensial dimana Presiden yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri. [zul]