Tak Ada Alasan Lagi, SBY Harus Copot Semua Menteri

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak punya alasan lagi untuk tidak merombak total kabinet Indonesia Bersatu II.

Pasalnya, usulan perombakan secara total pekan lalu, disampaikan hanya berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia yang mendedahkan bahwa hanya 37,7 persen masyarakat yang memandang pemerintahan SBY positif.

Tapi sekarang, kata pengamat politik Syahganda Nainggolan, yang pada pekan lalu mengungkapkan pentingnya SBY merombak total kabinet, alasan itu bertambah. Yaitu, pertama, laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang menyebutkan rapor merah merata di semua kementerian. Kedua, SBY, melalui jurubicarnya, mengakui bahwa kinerja KIB II banyak kekurangan dan kinerja KIB I lebih baik.

"Isitilah kita kemarin kan turun mesin, over houl, ganti total. SBY memang harus berani mengambil tindakan ekstrem, yang tidak banyak kompromi terhadap partai-partai politik dan membangun zaken kabinet atau kabinet ahli," tegasnya saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Bila tidak merombak kabinet ini secara total, menurut Syahganda, SBY sendiri nanti yang akan disalahkan masyarakat. Karena kepemimpinan dia selama ini gagal memuaskan masyarakat. Jadi yang disalahkan, bukan lagi menteri per menteri.

"Kalau SBY ini mau memperbaiki diri, dia harus merombak total kabinet-kabinetnya. Supaya kabinet ini bukan kabinet politik yang banyak negosiasi, banyak ngintip uang di Banggar. Pokoknya menteri yang bisa tidur jam 2 malam sampai jam 5 pagi. Selebihnya kerja saja. Jangan banyak kali rapat politik selama tiga tahun ini," ungkapnya.

Merombak kabinet dan membangun zaken kabinet bukan berarti menegasikan partai politik. Menurut Syahganda, kesepatakan partai koalisi tetap dijunjung. Tapi, kader yang diusulkan partai untuk duduk di kementerian adalah orang yang ahli di bidang yang akan ditugaskan. Dia yakin, banyak partai yang memiliki kader atau simpatisan yang profesional, meski tidak duduk di jabatan strategis.

"SBY harus menolak orang partai yang tidak profesinal, yang tidak ahli. Jangan mau didikte (partai). Agar masyarakat merasa tidak salah memilih SBY waktu Pemilu dulu," tegasnya. [zul]