Demokrat Akui Menteri Mari E. Pangestu Kurang Ngotot Jaga Perdagangan Dalam Negeri

RMOL. Kinerja Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu selama dua tahun di Kabinet Indoinesia Bersatu II dinilai tidak buruk-buruk amat. Bahkan bisa disebut, kinerja menteri yang bersama SBY sejak periode pertama itu tergolong baik.

"Kalau saya secara pribadi, kalau Menteri perdagangan Mari Elka Pangestu, angka-angka mengatakan ekspor kita meningkat terus. Kemudian menjelang hari raya, harga cukup terkendali. Kalau pun ada peningkatan (harga), itu wajar karena banyak permintaan," kata anggota Komisi VI DPR Ferari Romawi kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Tapi memang diakui, di masa Menteri Mari banyak kebijakan impor yang keluar. Tapi diingatkan, impor itu merupakan konsekuensi logis dari meningkatkanya barang-barang dalam negeri yang diekspor. "Kalau ekspor banyak, otomatis banyak impor alat bantu pabrik untuk meningkatkan produksikan, seperti mesin bahan baku," ungkap politikus Demokrat ini.

Soal impor pangan, seperti garam, yang bahkan sempat terjadi perseteruan antara Menteri Mari dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Ferrari juga masih memaklumi. Karena menurutnya, hal itu seharusnya bisa diselesaikan di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian. Karena memang, Menteri Mari bertugas mengamankan stok garam dalam negeri.

"Menteri Perdagangan mempunyai kepentingan, jangan sampai tidak ada garam di dalam negeri. Kita lihat tugasnya. Kalau sampai garam kosong, yang salah kan dia. Garam menjadi berlebih, dia juga yang salah. Nah sekarang yang punya data garam siapa, kan gitu. Kementerian Perdagangan dapat datanya juga dari kementerian terkait yang urus produksi. Karena dia kan nggak urus produksinya kan," imbuhnya.

Meski begitu, Ferrari mengakui bahwa Menteri Mari, yang sebelumnya sebagai peneliti di CSIS ini, kurang ngotot dalam mempertahankan perdagangan dalam negeri. Tapi untuk soal perombakan kabinet, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

"Kita harus clear dulu, kalau soal reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Yang bisa kita lakukan melakukan penilaian terhadap mitra kerja," tandasnya. [zul]