Berita

sri mulyani-boediono

Buktikan Bahwa Duet Tamsil-Olly Lebih Baik Dibandingkan Duet Boed-Sri

RABU, 28 SEPTEMBER 2011 | 08:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Dua Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung dari Partai Keadilan Sejahtera dan dan Olly Dondokambey dari PDI Perjuangan tidak punya alasan menolak pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini sebagai saksi dalam kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasalnya, semua warga negara wajib memenuhi panggilan KPK.

"Nggak ada alasan mereka untuk menolak. Demi penegakan hukum, mereka harus penuhi. Sama dengan DPR memanggil orang lain. Kan juga harus dipenuhi," kata aktivis anti korupsi Ray Rangkuti kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Ray tampaknya memaklumi alasan Pimpinan Banggar menolak pemeriksaan sebagai lanjutan dari pemeriksaan pekan sebelumnya yang belum selesai. Tapi kata Ray, bila menganggap bahwa pertanyaan penyidik KPK tidak relevan dengan materi kasus, seperti hanya bertanya soal mekanisme kerja di Banggar atau bertanya soal daftar hadir, Tamsil dan Oddy berhak untuk diam, tidak menjawab.


"Bahkan yang berkaitan dengan materi saja, mereka berhak diam atau tidak menjawab. Tapi kewajiban mereka tetap harus hadir. Mereka juga tidak bisa secara sepihak mengadili bahwa itu tidak relevan. Yang mereka tidak mau tahu, penyidik kan punya cara sendiri," kata Ray.

Soal alasan bahwa Boediono dan Sri Mulyani diperiksa di kantor masing-masing dalam kasus bailout Bank Century, Ray tidak bisa menerima bila itu dijadikan alasan KPK juga harus mendatangi KPK. Diingatkan Ray, pada saat pemeriksaan Boediono dan Sri Mulyani tidak di KPK itu, pihaknya juga marah. Sama marahnya dengan KPK tidak bisa menangkap Nunun Nurbaetie, tersangka kasus Mirandagate.

"Jangan dibanding-bandingkan. Mereka harus perlihatkan pro penegakan hukum. Kalau mereka dulu tidak setuju dengan cara Boediono (dan Sri Mulyani) yang diperiksa di Istana Wapres,  mereka harus datang. Bukan malah menjadi dalil (untuk mengabaikan panggilan KPK)," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya