Hendri Saparini: Beranikah SBY Pecat Menteri yang Tak Jalankan UUD?

RMOL. Neoliberalisme jelas sudah menjadi paradigma dan ideologi pemerintahan saat ini. Hal itu sudah bisa dibaca ketika SBY memutuskan memilih Boediono sebagai Cawapres pada Pemilu 2009. Ini terbukti, saat kampanye, berkali-kali Boediono mengatakan akan mempercepat privatisasi BUMN.

Hal itu dikatakan ekonom Hendri Saparini, dalam diskusi tentang reshuffle, 'Kabinet Neolib Babak Baru' di Rumah Perubahan," di Komplek Pertokoan Duta Merlin, Jalan Gajah Mada, Jakarta, (Selasa, 27/9).

Karena itu, sebut wanita berjilbab ini, Boediono nyaris tidak berbuat apa-apa dalam dua tahun jabatannya. Soal pasokan gas untuk lokal, misalnya. Sampai sekarang tidak ada realisasinya. Boediono, masih kata doktor jebolan universitas di Jepang ini, tidak berani melawan kepentingan asing. Di sisi lain,  industri dalam negeri, termasuk PLN, sangat membutuhkan gas. Karena tidak terpenuhi, sebagian kolaps. Padahal ini menjadi tanggungjawab Wapres.

Makanya, Hendri berpendapat, isu perombakan kabinet hanya menjadi ritual tiap Oktober. Wacana reshuffle ini sama sekali tidak menarik baginya. Dia melihat, wacana ini hanya menjadi peredam kemungkinan adanya kegoncangan politik.

"SBY sendiri tidak berani atau ragu-ragu melakukan perombakan. Kalau didesak, SBY hanya menjawab tunggu tanggal mainnya. Kalau mainnya lama, tentu ada ongkos yang mahal secara ekonomi. Pada saat yang sama, para menteri jadi ragu-ragu dalam bekerja," paparnya.

Kalau pun menteri diganti, mestinya yang jadi ukuran adalah konstitusi. UUD mengamanatkan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan bebsar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"Apa kebijakan konkret pemerintah di bidang sumber daya alam? Beranikah melakukan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan yang sangat merugikan negara? SBY dan Boediono pasti tidak berani, karena mereka menganut kebijakan ekonomi neolib yang lebih mementingkan pasar dan pemodal asing, bukan rakyatnya," tukas Hendri. [zul]