Jangan Serahkan Urusan Keamanan kepada Pihak Swasta!

RMOL. Semua komponen masyarakat harus mempercayakan urusan keamanan kepada Kepolisian. Karena itu, masyarakat tidak perlu membentuk posko-posko ataupun bersiaga mengamankan rumah-rumah ibadah dalam menanggapi aksi bom bunuh diri di Solo. Tanpa disadari, hal itu justru sebagai bentuk pelecehan kepada Kepolisian itu sendiri.

"Ini (juga) mencoreng citra Polri, seolah-olah tidak mampu melakukan pengamanan kepada masyarakat," kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay kepada Rakyat Merdeka Online petang ini.

Selain karena pengamanan merupakan tugas Kepolisian, tidak perlunya pembentukan posko dan penjagaan rumah-rumah ibadah juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dikuatirkan akan terjadi benturan bila setiap komponen masyarakat dari beragam agama dan suku dengan leluasa melakukan itu.

Diingatkan, bila semua kelompok masyarakat dari beragam latar belakang dengan tujuan yang belum tentu sama seenaknya membentuk posko dan berjaga-jaga di rumah ibadah akan membuat suasana semakin mencekam.  

"Itu malah memancing suasana yang tidak kondusif. (Potensi) clash justru yang akan terjadi. Kalau pun misalnya ada orang yang dicurigai akan berbuat teror, toh pada akhirnya diserahkan ke Polisi. Karena mereka (Polri) berhak yang menindaknya," katanya.

Akan lebih baik, menurut Saleh, dalam menumpas gerakan teroris, masyarakat melakukan dua hal, soft fight dan hard fight, yang disebutkannya sebelumnya. Dia mengaku telah menginstruksikan dua hal tersebut kepada jajarannya untuk dijalankan.

"Perlawanan pertama, bila ternyata ada orang di sekitar kita yang dicurigai akan sedang melakukan perencanana terorisme, segera laporkan ke polisi. Itu hard fight," bebernya.

"Kedua, soft fight. Kita harus mengantisipasi jangan sampai ada saudara, kader, dan teman kita yang direkrut melakukan tindakan teror. Soft fight adalah perlawanan dalam bentuk antisipasi melalui pendidikan, ekonomi, dan anti radikalisasi di masyarakat," sambungnya. [zul]