Tak Cukup Menteri Selingkuh, Menteri Pro Asing juga Harus Dipecat

RMOL. Kalau memang mau merombak Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mestinya tidak hanya menggunakan parameter apakah menteri tersebut terkait kasus korupsi atau juga hanya karena yang bersangkutan diduga terlibat dalam praktik selingkuhan.

"Itu (korupsi dan selingkuh) kan hanya reaksioner," kata pengamat ekonomi Revrisond Baswir kepada Rakyat Merdeka Online petang ini.

SBY harus memecat menteri yang memiliki kebijakan ekonominya melenceng dari amanat konstitusi dan merugikan rakyat banyak. Ini alasan yang lebih mendasar untuk digunakan SBY dalam menilai apakah menteri layak dipecat atau tidak. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangesti jelas kebijakannya yang mengimpor berbagai komoditas membuat petani, nelayan, dan sebagainya merugi.

"Liberalisasi di sektor perdagangan itu jelas sangat merugikan petani. Saya kira memang kalau bicara reshuffle itu bukan hanya isu korupsi, selingkuh, termasuk, yaitu oreantasi kebijakan ekonominya," ungkapnya.

"(SBY) harus melihat sejauh mana kebijakan (menterinya) itu sejalan dengan amanat konstitusi dan sejauhmana itu merugikan produsen di dalam negeri," tandasnya sambil menegaskan, Menteri Mari jelas kebijakannya sangat beroreantasi pada liberalisasi perdagangan. [zul]