Berita

presiden sby/ist

Apa SBY Tunggu Rakyat Membangkang Baru Bongkar KIB II?

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011 | 09:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kali ini dinilai tidak hanya sekadar berwacana soal akan melakukan rombak Kabinet Indonesia Bersatu II, seperti sebelum-sebelumnya yang ternyata hanya pepesan kosong.

Kali ini, di mata pendiri Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, SBY serius mengkocok ulang KIB II, kalau memang SBY tidak ingin rakyat melakukan pembakangan. Hal ini merujuk pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia.

"Reshuffle itu bakal ada. Kalau tidak, dia (SBY) dari (popularitas) 37,7 persen akan nyungsep di bawah 10 persen. Artinya rakyat sudah (melakukan) pembangkangan dong. Kalau 37,7 persen itu tingkat kepercayaan publik, dia mau tunggu sampai (anlok) berapa (baru rombak KIB II)," katanya kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.


Syahganda memaklumi bila ada sebagian orang yang tidak percaya kepada hasil survei LSI tersebut. Tapi selama ini SBY percaya dan juga memanfaatkan lembaga survei. Apalagi, kata Syahganda, ini bukan juga soal survei. Karena masyarakat juga sudah melihat secara jelas bagaimana kondisi di kementerian saat ini.

"Jadi ini antara survei dan (pandangan) masyarakat sinergis," katanya.

Dia mencontohkan soal praktik suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan di Kementerian Negara Pemuda Olahraga. Kata dia, praktik suap di dua kementerian itu sudah diketahui masyarakat secara terang benderang.

"Begitu juga, ada menteri yang menderita kanker paru-paru. Jangan-jangan ada penipuan dulu pada saat mau diangkat dulu. Karena ini kan bukan penyakit tiba-tiba. Apalagi Freddy Number isunya isunya. Kemudian Suharso Monoarfa," katanya.

Tak hanya itu, Syahganda juga menyoroti bagian Sekretariat Negara. Tepatnya, Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Kabinet.

"Menteri-menteri itu harus mampu membangun efektifitas dan efesiensi kerja-kerja Presiden. Kan sekrang Presiden memberikan instruksi tapi tidak jalan. Itu kan sebenarnya seringkali terkait (dengan tidak jelasnya) surat-menyurat dan administrasi," tegasnya seraya juga mendesak, orang yang ada di bagian sekretariat negara harus diganti. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya