Berita

greenpeace/ist

DPR: Greenpeace Berbohong

SELASA, 06 SEPTEMBER 2011 | 13:53 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kalangan DPR semakin gerah dengan Greenpeace Indonesia. Mereka menuding lembaga itu telah berbohong. Selama ini Greenpeace Indonesia kerap mengatakan tidak menerima dana dari pihak asing.

Nyatanya, dalam laporan keuangan Greenpeace Indonesia tahun 2010 disebutkan bahwa mereka menerima aliran dana dari Greenpeace Asia Tenggara sebesar Rp 1,7 miliar. Juga disebutkan penerimaan dari penggalangan dana sebesar 10,2 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dimuat sejumlah media massa nasional itu juga terlihat Greenpeace Indonesia menerima dana lain-lain sebesar Rp 584 juta rupiah. Namun tidak disebutkan dengan pasti dari mana dana itu mereka terima.

Hal lain yang juga gelap berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) yang dikeluarkan dari gaji direksi dan karyawan Greenpeace Indonesia.

 Menurut Ketua  Komisi IV DPR, Romahurmuziy, kebohongan ini jelas tidak terpuji dan akan menambah kecurigaan publik terhadap eksistensi dan aktivitas Greenpeace di tanah air.

“Greenpeace tidak jujur,” kata Romi yang juga Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu di Jakarta, Selasa (6/9).

Kehadiran Greenpeace sebagai LSM asing di Indonesia sejak awal bermasalah, kata Romi lagi. Salah satu sebabnya adalah sumber dana Greenpeace tidak pernah diaudit oleh pemerintah.

Dia menambahkan, pihak yang berwenang mengaudit LSM asing adalah pemerintah, bukan pihak swasta yang ditunjuk Greenpeace.

“Ini sangat perlu untuk memastikan (apakah) mereka bekerja dengan agenda yang sudah diprogram pendananya, (atau) atas nama idealisme,” kata dia lagi.

Berkaitan dengan hal ini, Romi mengatakan pihaknya tengah menggodok UU yang mengatur LSM di Indonesia.

“Kita punya instrumen negara yang mengurusi tentang lingkungan kan? Jadi, kalaupun Greenpeace tidak ada, sekali tidak ada masalah,” demikian Romi. [guh]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya