Ketum Gerindra: Sanksi Buat Pius Masih Dikaji Majelis Etik Partai

RMOL. Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, memastikan jika partainya belum mereposisi Pius Yustrilangang dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebagai sanksi atas sikapnya yang ngotot mendukung pembangunan gedung DPR beberapa waktu lalu.

Kata Suhardi, Pius sampai saat ini masih tercatat sebagai kepanjangan tangan Gerindra di BURT DPR.

"Sanksi untuk beliau (Pius) belum final. Masih dikaji majelis etik partai," kata Suhardi kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 24/8).

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Gerindra, Fadli Zon, mengatakan Pius sudah dipecat untuk mewakili partai di BURT. Sementara Pius sendiri, tadi siang, mengatakan pernyataan Fadli Zon tersebut didasari persoalan pribadi, bukan partai. Fadli menaruh benci terhadap dirinya dan ​‎​karenanya siap mengadu simpati terhadap ketua dewan pembina partai, Prabowo Subianto, melalui kedekatan personal.

Terkait hal itu, Suhardi memastikan soal sanksi tak bisa dikait-kaitkan dengan persoalan kedekatan. Sanksi, apapun bentuknya, akan diputuskan partai berdasarkan pertimbangan yang diputuskan dalam kajian oleh majelis etik partai.

"Ada aturan di dalam partai. Secara struktural, majelis etik bekerja melihat pelanggarannya seperti apa dan bentuk sanksi apa yang layak diberikan," kata Suhardin.

Diakui Suhardin, majelis etik gerindra, beberapa waktu lalu memang sudah melakukan rapat dan sempat menyinggung persoalan Pius. Tapi belum merekomendasikan sanksi.

"Masalahnya masih digarap majelis etik dan setelah lebaran majelis etik akan kembali menggelar sidang lanjutannya," demikian Suhardi.[dem]