Berita

sby/ist

Pengamat Politik: Surat SBY Bikin Publik Cemburu

SENIN, 22 AGUSTUS 2011 | 22:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Secara substansi, surat balasan Presiden SBY yang dikirim kepada M Nazaruddin tidak ada istimewanya. Isinya sangat normatif. Meski begitu, surat Presiden SBY tersebut melahirkan kecemburuan. Apa yang membuat cemburu?

Dikatakan pengamat politik LSI, Burhanuddin Muhtadi, jawaban cepat Presiden SBY melalui surat tersebut menjadi alasan. Ditambah lagi perlakuan SBY selama ini terhadap Nazaruddin terkesan istimewa. Presiden SBY sudah empat kali menggelar Konpers merespon kasus Nazaruddin.

"Balasan itu menimbulkan kecemburuan. Presiden memberikan perlakuan yang sangat istimewa terhadap Nazaruddin. Ingat, ada banyak surat, ada banyak kasus yang belum dapat tanggapan SBY. Atau setidak-tidaknya tidak ditanggapi secara memadai oleh SBY. Misalnya, soal Ahmadiyah yang diuber-uber sebagai korban eksekusi. Terus juga kasus GKI Yasmin yang tidak bisa mendirikan tempat ibadah," kata Burhanuddin saat diwawancara TV One, sesaat lalu (Senin, 22/8).


Terlepas dari persoalan kecemburuan, kata Burhan, surat balasan SBY menyiratkan hal lain. Adanya kode-kode politik yang dikirimkan SBY untuk Nazaruddin. Melalui kode-kode politik inilah, Presiden SBY menegaskan target-target politiknya dibalik penerbitan surat tersebut.

"(Dalam surat) ada kata-kata Nazaruddin jangan hanya bungkam, diam, bukalah semua kasus yang anda alami, anda saksikan baik yang melibatkan partai Demokrat maupun di partai lainnya. Ada kata-kata partai lain. Ini kode politik yang sedang dikirimkan SBY," katanya. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya