Berita

slamet efendi yusuf/ist

NU Dorong Ambang Batas 10 Persen agar Parpol Islam Bersatu

JUMAT, 19 AGUSTUS 2011 | 19:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Wakil Ketua Umum PB Nahdhatul Ulama, Slamet Yusuf Effendy Yusuf, menyayangkan kegamangan dan bahkan ketidakberanian partai-partai Islam dan partai yang berbasis Islam dalam menghadapi wacana peningkatan ambang batas masuk parlemen pada 2014 mendatang.

Karena sejauh ini, dia melihat PKB, PPP, dan PAN, masih menginginkan angka ambang batas tetap 2,5 persen, seperti pada pemilihan umum 2009 lalu. Paling, kalau mau ditingkatkan, hanya berani sebesar 3 persen.

"Hanya satu yang punya keberanian yaitu PKS," kata Slamet dalam diskusi publik dan buka puasa bersama dengan tema Menggagas Konsolidasi Kekuatan Politik Umat Islam Menyongsong 2014, yang digelar Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah di gedung dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, petang ini.


Padahal melalui peningkatan ambang batas ini, sistem presidensial, yang dianut saat ini, bisa dikuatkan. Karena akan terjadi penyederhanaan partai politik. Nah kelebihannya, masih kata mantan politisi Partai Golkar ini, penyederhanaan partai ini dilakukan oleh rakyat, bukan dipaksakan pemerintah.

Dia mengidealkan, ambang batas Parlemen 2014 itu sebesar 10 persen. Makanya, dia menantang, ada partai Islam yang berani mendorong hal tersebut. Menurutnya, kalau partai Islam dan partai yang berbasis Islam ngotot mempertahakan ambang batas 3 persen, itu sama saja melestarikan keadaan umat Islam yang cerai berai dalam banyak hal termasuk dalam plitik. Tapi kalau ditingkatkan menjadi 10 persen, umat Islam yang cerai berai ini dipotong karena dipaksa untuk bersatu.

"Kalau parliamentary treshold (ambang batas) 10 persen, ini akan memaksa Hatta Rajasa, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar bersatu menghadapi realitas yang sulit ini. Otomatis akan terjadi penyatuan kembali, terjadi konsolidasi di tengah partai Islam dan umat Islam," tandasnya, buru-buru menepis bahwa usulannya itu dipengaruhi Partai Golkar, yang mendorong ambang batas 5 persen[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya