Berita

slamet efendi yusuf/ist

NU Dorong Ambang Batas 10 Persen agar Parpol Islam Bersatu

JUMAT, 19 AGUSTUS 2011 | 19:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Wakil Ketua Umum PB Nahdhatul Ulama, Slamet Yusuf Effendy Yusuf, menyayangkan kegamangan dan bahkan ketidakberanian partai-partai Islam dan partai yang berbasis Islam dalam menghadapi wacana peningkatan ambang batas masuk parlemen pada 2014 mendatang.

Karena sejauh ini, dia melihat PKB, PPP, dan PAN, masih menginginkan angka ambang batas tetap 2,5 persen, seperti pada pemilihan umum 2009 lalu. Paling, kalau mau ditingkatkan, hanya berani sebesar 3 persen.

"Hanya satu yang punya keberanian yaitu PKS," kata Slamet dalam diskusi publik dan buka puasa bersama dengan tema Menggagas Konsolidasi Kekuatan Politik Umat Islam Menyongsong 2014, yang digelar Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah di gedung dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, petang ini.


Padahal melalui peningkatan ambang batas ini, sistem presidensial, yang dianut saat ini, bisa dikuatkan. Karena akan terjadi penyederhanaan partai politik. Nah kelebihannya, masih kata mantan politisi Partai Golkar ini, penyederhanaan partai ini dilakukan oleh rakyat, bukan dipaksakan pemerintah.

Dia mengidealkan, ambang batas Parlemen 2014 itu sebesar 10 persen. Makanya, dia menantang, ada partai Islam yang berani mendorong hal tersebut. Menurutnya, kalau partai Islam dan partai yang berbasis Islam ngotot mempertahakan ambang batas 3 persen, itu sama saja melestarikan keadaan umat Islam yang cerai berai dalam banyak hal termasuk dalam plitik. Tapi kalau ditingkatkan menjadi 10 persen, umat Islam yang cerai berai ini dipotong karena dipaksa untuk bersatu.

"Kalau parliamentary treshold (ambang batas) 10 persen, ini akan memaksa Hatta Rajasa, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar bersatu menghadapi realitas yang sulit ini. Otomatis akan terjadi penyatuan kembali, terjadi konsolidasi di tengah partai Islam dan umat Islam," tandasnya, buru-buru menepis bahwa usulannya itu dipengaruhi Partai Golkar, yang mendorong ambang batas 5 persen[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya