Berita

sofyan wanandi/ist

SETAHUN PERJANJIAN OSLO

Sofyan Wanandi: Hibah 1 Miliar Dolar Hanya untuk Perdaya Kita

KAMIS, 18 AGUSTUS 2011 | 17:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Penjajahan asing atas kedaulatan bangsa dan negara masih berlangsung. Usia kemerdekaan 66 tahun belum mampu menyingkirkan bercokolnya kepentingan asing di Tanah Air melalui berbagai macam cara dan bentuk. Asing terus saja mengobok-obok perekonomian nasional.

“Indonesia merdeka sudah 66 tahun tetapi masih dijajah asing, itu tandanya kita masih bodoh. Tentunya menjadi tugas pemerintah kita untuk mengatasi itu,” tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi (Rabu 18/8).
 
Perjanjian Oslo, Norwegia, tahun lalu salah satu contohnya. Indonesia diwajibkan mengurangi emisi karbon dengan iming-iming hibah sebesar 1 miliar dolar AS per tahun. Indonesia tidak mendapat untung apa-apa setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Kecuali, kata Sofyan, terus berada di bawah bayang-bayang cengkeraman asing. Lahan tidur tidak dapat didayagunakan padahal kalau digarap itu bisa menyerap jutaan tenaga kerja.
 

 
Sebaliknya, Norwegia dan negara maju lainnya dengan seenaknya memproduksi emisi karbon lewat pembangunan industri dalam jumlah yang tidak karuan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, misalnya, Norwegia menggunakan tenaga batubara sebesar sembilan persen. Padahal, pembangkit listrik tenaga batubara merupakan salah satu penghasil emisi karbon terbesar. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya menggunakan satu persen tenaga batubara untuk pembangkit listrik.
 
“Perjanjian Oslo sejak awal memang sudah bermasalah. Norwegia sendiri justru menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih besar dibanding Indonesia. Hibah satu miliar dolar AS itu sebenarnya hanya memperdaya kita untuk memproduksi oksigen lalu dia pura-pura memberikan hibah itu. Tetapi kan sebenarnya yang lebih berkepentingan di situ adalah mereka juga. Itu yang terjadi sekarang,” ungkap Sofyan. [dem]
 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya