Berita

sofyan wanandi/ist

SETAHUN PERJANJIAN OSLO

Sofyan Wanandi: Hibah 1 Miliar Dolar Hanya untuk Perdaya Kita

KAMIS, 18 AGUSTUS 2011 | 17:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Penjajahan asing atas kedaulatan bangsa dan negara masih berlangsung. Usia kemerdekaan 66 tahun belum mampu menyingkirkan bercokolnya kepentingan asing di Tanah Air melalui berbagai macam cara dan bentuk. Asing terus saja mengobok-obok perekonomian nasional.

“Indonesia merdeka sudah 66 tahun tetapi masih dijajah asing, itu tandanya kita masih bodoh. Tentunya menjadi tugas pemerintah kita untuk mengatasi itu,” tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi (Rabu 18/8).
 
Perjanjian Oslo, Norwegia, tahun lalu salah satu contohnya. Indonesia diwajibkan mengurangi emisi karbon dengan iming-iming hibah sebesar 1 miliar dolar AS per tahun. Indonesia tidak mendapat untung apa-apa setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Kecuali, kata Sofyan, terus berada di bawah bayang-bayang cengkeraman asing. Lahan tidur tidak dapat didayagunakan padahal kalau digarap itu bisa menyerap jutaan tenaga kerja.
 

 
Sebaliknya, Norwegia dan negara maju lainnya dengan seenaknya memproduksi emisi karbon lewat pembangunan industri dalam jumlah yang tidak karuan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, misalnya, Norwegia menggunakan tenaga batubara sebesar sembilan persen. Padahal, pembangkit listrik tenaga batubara merupakan salah satu penghasil emisi karbon terbesar. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya menggunakan satu persen tenaga batubara untuk pembangkit listrik.
 
“Perjanjian Oslo sejak awal memang sudah bermasalah. Norwegia sendiri justru menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih besar dibanding Indonesia. Hibah satu miliar dolar AS itu sebenarnya hanya memperdaya kita untuk memproduksi oksigen lalu dia pura-pura memberikan hibah itu. Tetapi kan sebenarnya yang lebih berkepentingan di situ adalah mereka juga. Itu yang terjadi sekarang,” ungkap Sofyan. [dem]
 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya