Hanura: Pembangunan Infrastruktur Jangan Cuma Sebatas Pidato

RMOL. Rencana pemerintah yang akan membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 150 kilometer serta mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandara dan membangun 14 bandar udara baru di berbagai tempat di seluruh tanah air disambut baik.

Apa yang disampaikan Presiden SBY penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kemarin itu langkah yang tepat untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

"Itu langkah yang tepat untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan atau mempersiapkan infrastruktur yang memadai. (Pembangunan) ini akan menjadi daya tarik bagi investor. Karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai, investor akan enggan untuk melirik Indonesia," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 17/8).

Apalagi, Saleh sangat mendukung bila memang, daerah yang dimaksud pemerintah untuk dibangun sarana perhubungan itu adalah kawasan Indonesia Timur.

Apalagi, Saleh sangat mendukung bila memang, daerah yang dimaksud pemerintah untuk dibangun sarana perhubungan itu adalah kawasan Indonesia Timur.

"Karena kita tahu, saat ini infrastruktur di Indonesia, terutama yang ada di kawasan Timur ini masih jauh tertinggal dibanding yang ada di kawasan Barat. Dan kita tahu bahwa sumber bahan baku cukup banyak, cukup melimpah (di kawasan Indonesia Timur)," jelas anggota Komisi V DPR ini.

"Tapi kenapa investor belum tertarik ke sana, karena infrastruktur belum tersedia, masih belum memadai sehingga menyulitkan investor atau membuat mereka berhitung dua tiga kali untuk mau berinvestasi di kawasan Indonesia Timur," sambungnya.

Dia berharap apa yang telah disampaikan Presiden tersebut diimplementasikan oleh institusi atau instansi terkait langsung pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. Jangan sampai, dia mengingatkan, apa yang telah dicanangkan itu hanya sebatas pidato tanpa ada pelaksanaannya.

Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan, tambah legislator asal Nusa Tenggara Timur ini, akan memantau dan memonitor agar apa yang telah disampaikan oleh Presiden SBY tersebut dijalankan sebagaimana mestinya. [zul]