Jusuf Kalla: Pimpinan Partai Pemerintah, Katakanlah Minta Maaf

RMOL. Mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, mengatakan, korupsi besar pasti diinisiasi oleh partai penguasa. Dalam hal korupsi apa dan di mana pun, kata Kalla, rulling party-lah yang mendorong terjadinya korupsi besar tersebut.

"Korupsi itu harus menghubungkan dua hal, menguhubungkan menterinya (eksekutif) dan DPR (legislatif). Partai pemerintah ada di DPR dan di pemerintah. Korupsi besar pasti didorong oleh ruling party," kata Kalla saat berbicara di Jakarta Lawyers Club, yang disiarkan TV One, sesaat lalu (Selasa, 16/8).

Kongkalingkong eksekutif dan legislatif, kata Jusuf Kalla, yang membuat bocornya APBN. Karenanya, partai oposisi, katanya lagi, tak bisa melakukan korupsi karena mereka tidak punya wakil di eksekutif sebagai pemilik anggaran.

Jusuf Kalla menambahkan, saat ini perilaku koruptif, kongkalingkong antara eksekutif dan legislatif, atau kerja-kerja mafia anggaran sangat masif. Kebutuhan Parpol untuk mengeruk dana, jelas Jusuf Kalla, menambah ke-masif-an dan suburnya mafia anggaran. Bahkan bukan tidak mungkin karena perintah pimpinan-pimpinan partai yang menyuruh kadernya mencari dana dari APBN.

Meski kerja-kerja mafia anggaran sangat masif, Jusuf Kalla cukup optimis mafia anggaran bisa diberantas dan penggarongan APBN oleh partai politik bisa ditutup. Caranya, kata Kalla, tergantung sikap pimpinan parpol.

"Yang bisa menghentikan ini pimpinan partai. Kalau pimpinan partai menolak uang dari itu maka tidak akan terjadi seperti ini (korupsi APBN). Pimpinan partai jangan menerima uang dari itu. Kalau dibiarkan berlanjut hancur negara ini. Harus dihentikan," katanya.

Jusuf Kalla meminta pimpinan partai penguasa tak lagi menutup diri dari kenyataan. Dia menyarankan partai penguasa sebaiknya mengakui dan meminta maaf saja atas korupsi-korupsi yang ada.

"Pimpinan the ruling party katakanlah minta maaf. saya tidak menyatakan Demokrat, tapi the ruling party," tandasnya. [dem]