Berita

ilustrasi

Jusuf Kalla Beberkan Dua Pos APBN yang Empuk bagi Mafia Anggaran DPR

SELASA, 16 AGUSTUS 2011 | 23:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Tidak semua alokasi APBN dikorupsi oleh mafia anggaran yang ada di DPR. Mantan Wakil Presiden  Jusuf Kalla menyebut ada dua pos APBN yang biasa ditilep oleh para mafia anggaran DPR.

"Yang bisa dikorupsi itu ada dua, anggaran belanja barang dan anggaran belanja modal," kata Jusuf Kalla saat berbicara di Jakarta Lawyers Club, yang disiarkan TV One, sesaat lalu (Selasa, 16/8).

Sementara itu, kata Jusuf Kalla, pos anggaran lainnya, anggaran pegawai, anggaran subsidi BBM dan anggaran bayar bunga dan utang tidak bisa dikorupsi. Mengingat anggaran-anggaran ini punya imbas langsung ke publik. Subsidi tidak mungkin dikorupsi karena anggarannya langsung masuk ke Pertamina. Kalau anggarannya dikorupsi maka akan berpengaruh terhadap harga BBM di pasaran.


Dikatakan Jusuf Kalla, dalam APBN, alokasi anggaran belanja barang dan anggaran belanja modal tak terlalu besar tiap tahunnya, bahkan alokasinya cukup kecil dari pos lainnya.

"Itu (anggaran belanja barang dan modal) yang sebenarnya menggerakan ekonomi. Kalau dikorupsi bagaimana ekonomi bisa bergerak," demikian Jusuf Kalla. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya