Berita

nazaruddin/ist

KPK Harus Independen Tangani Nazaruddingate

SENIN, 15 AGUSTUS 2011 | 13:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Penanganan berbagai kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M. Nazaruddin harus dijadikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pasalnya, selama ini, lembaga superbody itu sudah dianggap tidak bertaring lagi dalam menangani kasus-kasus besar.

"KPK diharapkan bekerja secara indepenen tanpa ada paksaan atau tendensi dari pihak mana pun," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 15/8).

Saleh mengingatkan hal tersebut, berkaitan dengan adanya kecurigaan publik telah terjadi rekayasa dalam kasus Nazaruddin ini. Pertama, pengacaranya, OC Kaligis tidak ikut mendampingi Nazaruddin ketika kembali ke Tanah Air. Juga soal barang bukti. Salah satunya, Saleh mengatakan, pada saat diwawancarai Iwan Piliang via Skype, Nazaruddin tampak memegang flash disk  merk Sandisk. Tapi, saat KPK membeberkan tas hitam milik Nazaruddin, yang ada flash disk merk Sony.


Karena itu dia mengamini KPK harus memperhatikan peringatan Amien Rais. Kalau KPK bermain-main dalam kasus tersebut, bukan tidak mungkin rakyat akan marah dan terjadi akan huru-hara. Karena ekspektasi publik terhadap penuntasan kasus ini sangat besar. "Apa yang diutarakan Pak Amien Rais itu harus menjadi salah perhatian," ungkapnya.

Meski begitu, Saleh menilai, KPK saat ini masih dipercaya untuk menangani kasus Nazaruddin tersebut. Namun, dia mengingatkan, siapa pun yang disebut-sebut Nazaruddin harus dikonfrontasi, termasuk pimpinan KPK Chandra M Hamzah. Karena itu dia menolak usulan sejumlah pihak agar kasus Nazaruddin ini ditangani tim independen di luar KPK. "Kalau kita tidak percaya (KPK), harus ada lembaga baru lagi dong. Sementara ini kita masih percaya terhadap KPK," tandasnya. [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya