Berita

nazaruddin/ist

KPK Harus Independen Tangani Nazaruddingate

SENIN, 15 AGUSTUS 2011 | 13:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Penanganan berbagai kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M. Nazaruddin harus dijadikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pasalnya, selama ini, lembaga superbody itu sudah dianggap tidak bertaring lagi dalam menangani kasus-kasus besar.

"KPK diharapkan bekerja secara indepenen tanpa ada paksaan atau tendensi dari pihak mana pun," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 15/8).

Saleh mengingatkan hal tersebut, berkaitan dengan adanya kecurigaan publik telah terjadi rekayasa dalam kasus Nazaruddin ini. Pertama, pengacaranya, OC Kaligis tidak ikut mendampingi Nazaruddin ketika kembali ke Tanah Air. Juga soal barang bukti. Salah satunya, Saleh mengatakan, pada saat diwawancarai Iwan Piliang via Skype, Nazaruddin tampak memegang flash disk  merk Sandisk. Tapi, saat KPK membeberkan tas hitam milik Nazaruddin, yang ada flash disk merk Sony.


Karena itu dia mengamini KPK harus memperhatikan peringatan Amien Rais. Kalau KPK bermain-main dalam kasus tersebut, bukan tidak mungkin rakyat akan marah dan terjadi akan huru-hara. Karena ekspektasi publik terhadap penuntasan kasus ini sangat besar. "Apa yang diutarakan Pak Amien Rais itu harus menjadi salah perhatian," ungkapnya.

Meski begitu, Saleh menilai, KPK saat ini masih dipercaya untuk menangani kasus Nazaruddin tersebut. Namun, dia mengingatkan, siapa pun yang disebut-sebut Nazaruddin harus dikonfrontasi, termasuk pimpinan KPK Chandra M Hamzah. Karena itu dia menolak usulan sejumlah pihak agar kasus Nazaruddin ini ditangani tim independen di luar KPK. "Kalau kita tidak percaya (KPK), harus ada lembaga baru lagi dong. Sementara ini kita masih percaya terhadap KPK," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya