Berita

MARI ELKA PANGESTU/IST

IMPOR GARAM

Menteri Mari Diingatkan Jangan Lanjutkan Kebiasaan Impor

JUMAT, 12 AGUSTUS 2011 | 10:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kebijakan Kementerian Perdagangan yang masih saja membuka kran impor garam dipersoalkan. Mestinya, dengan luas laut yang dimiliki Indonesia, garam tidak perlu lagi diimpor.

"Ini kan satu hal yang sangat ironi sekali. Sementara kita, Indonesia ini merupakan (negara) kepulauan yang luas lautannya 2/3 dari luas daratan. Harusnya garam ini bisa diproduksi di dalam negeri dengan menggalakkan masyarakat dalam hal ini petani garam di pesisir pantai untuk memproduksi garam-garam di berbagai daerah," kata Sekteraris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dinilai terlalu terbuka dengan kebijakan impor. Karena itu, diingatkan lagi agar mantan yang sebelumnya sebagai peneliti Centre for Strategic and International Studies itu tidak lagi melanjutkan kebiasaannya mengimpor barang.


"Jangan sampai Menteri Mari Pangestu terlalu beroreantasi kepada impor barang-barang dari luar negeri. Lebih bagus bagaiamana kita mencari solusi untuk memproduksi produk-produk dalam negeri sehingga tidak harus seluruh kebutuhan dalam negeri ini harus diimpor. Sementara bahan bakunya banyak di Indonesia," kata Saleh mengingatkan.

"Di situlah perlu peran pemerintah untuk bagaimana memberadayakan masyarakat untuk memproduksi garam secara nasional," sambungnya.

Saleh juga menyentil soal tidak sejalannya para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II dalam hal impor garam tersebut. Menteri Mari mengizinkan impor garam, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad jelas-jelas menolak kebijakan tersebut.

"Di sini lah terlihat jelas, tidak ada koordinasi antara berbagai sektor. Harusnya menteri Mari mengerem kebiasaan-kebiasaannya untuk selau instan melakukan impor," katanya lagi.

Ketidaksingkronan dua kebijakan menteri tersebut menunjukkan buruknya manajemen di pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono.

"Makanya perlu ada satu manajemen dan strong leadership dari seorang Kepala Negara. Jangan sampai para pembantu saling bertebrakan dalam melalukan tugas-tugasnya," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya