Berita

MARI ELKA PANGESTU/IST

IMPOR GARAM

Menteri Mari Diingatkan Jangan Lanjutkan Kebiasaan Impor

JUMAT, 12 AGUSTUS 2011 | 10:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kebijakan Kementerian Perdagangan yang masih saja membuka kran impor garam dipersoalkan. Mestinya, dengan luas laut yang dimiliki Indonesia, garam tidak perlu lagi diimpor.

"Ini kan satu hal yang sangat ironi sekali. Sementara kita, Indonesia ini merupakan (negara) kepulauan yang luas lautannya 2/3 dari luas daratan. Harusnya garam ini bisa diproduksi di dalam negeri dengan menggalakkan masyarakat dalam hal ini petani garam di pesisir pantai untuk memproduksi garam-garam di berbagai daerah," kata Sekteraris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dinilai terlalu terbuka dengan kebijakan impor. Karena itu, diingatkan lagi agar mantan yang sebelumnya sebagai peneliti Centre for Strategic and International Studies itu tidak lagi melanjutkan kebiasaannya mengimpor barang.


"Jangan sampai Menteri Mari Pangestu terlalu beroreantasi kepada impor barang-barang dari luar negeri. Lebih bagus bagaiamana kita mencari solusi untuk memproduksi produk-produk dalam negeri sehingga tidak harus seluruh kebutuhan dalam negeri ini harus diimpor. Sementara bahan bakunya banyak di Indonesia," kata Saleh mengingatkan.

"Di situlah perlu peran pemerintah untuk bagaimana memberadayakan masyarakat untuk memproduksi garam secara nasional," sambungnya.

Saleh juga menyentil soal tidak sejalannya para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II dalam hal impor garam tersebut. Menteri Mari mengizinkan impor garam, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad jelas-jelas menolak kebijakan tersebut.

"Di sini lah terlihat jelas, tidak ada koordinasi antara berbagai sektor. Harusnya menteri Mari mengerem kebiasaan-kebiasaannya untuk selau instan melakukan impor," katanya lagi.

Ketidaksingkronan dua kebijakan menteri tersebut menunjukkan buruknya manajemen di pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono.

"Makanya perlu ada satu manajemen dan strong leadership dari seorang Kepala Negara. Jangan sampai para pembantu saling bertebrakan dalam melalukan tugas-tugasnya," tandasnya. [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya