Ada Maladministrasi, Mendagri Harus Tunda Pelantikan Bonaran-Syukran

RMOL. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta tidak melantik dulu Bonaran Situmeang dan Syukran Tanjung sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Kita minta ditunda dulu pelantikannya sampai tim independen bisa memberikan fakta-fakta investigasi atas kasus tersebut," ujar Direktur Eksekutif Komunitas Anak Muda Demokrat Sejati, Herbert Sitorus kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 5/8).

Kemenangan Bonaran-Syukran Tanjung dalam Pemilukada Tapanuli Tengah yang digelar beberapa waktu lalu masih menuai perlawanan melalui gugatan ke PTUN Medan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang diajukan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara dan duet bakal calon Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit.

Perlu diketahui, pasangan Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit dicoret oleh KPUD dari pencalonan Bupati-Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Kemudian mereka menempuh upaya hukum ke PTUN Medan. PTUN memenangkan perkara mereka dengan putusan memerintahkan KPU Tapanuli Tengah mengikutsertakan Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit dalam pemilihan. Tetapi, KPU tidak melaksanakan perintah PTUN Medan tersebut.

Menurut Herbert, permasalah pokok Pemilukada Tapanuli Tengah sangat serupa dengan kasus di Jayapura. Bahkan, MK tidak berani menegakkan rasa keadilan bagi calon yang dicoret KPU untuk memerintahkan Pemilukada ulang. Seperti diketahui, permasalahan yang terjadi di Pemilukada Tapanuli Tengah tidak terlepas dari permasalahan mal-administrasi yang dilakukan KPUD Tapanuli Tengah dan ditimpali kinerja serta minimnya soliditas kader Partai Demokrat di DPRD Tapanuli Tengah.

"Mendagri harus secepatnya melakukan langkah untuk meneliti maladministrasi dengan cara membentuk tim yang independen untuk melakukan investigasi,” desaknya.

Sebab menurut Herbert, berdasarkan pengumpulan data atau informasi yang kami lakukan di Pilkada Tapanuli Tengah diduga ada seorang oknum dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang sering berperan mejadi makelar atau menjadi jembatan dalam banyak Pemilukada dengan berupaya menutup-nutupi terjadinya mal-administrasi tersebut.             

"Kita minta SBY agar turun tangan dan menindak tegas oknum DPP Demokrat yang melakukan mal adminisatrasi pada Pilkada Tapteng. Hal ini harus dilakuakan Demokrat agar bisa dipercaya lagi oleh rakyat,” pungkasnya. [dem]