Berita

Orang Seperti Mulyani yang Menghancurkan Ekonomi Barat?

KAMIS, 04 AGUSTUS 2011 | 09:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sebagian rakyat Indonesia masih terpukau dengan label asing yang disematkan pada sosok Sri Mulyani. Sri Mulyani dinilai hebat hanya karena menjabat Managing Direktur Bank Dunia dan pernah menjabat di International Monetary Fund. Sama hebatnya dianggap, pada waktu lalu, ketika ada orang yang bekerja atau menjabat di Lehman Brothers Holdings Inc.

"Padahal kan kita tahu, mereka itulah yang menghancurkan ekonomi di Amerika dan di Eropa. Lehman Brothers itu ternyata pencuri, makanya hancur setelah 150-an tahun eksis. Jadi orang-orang seperti Sri Mulyani ini adalah orang-orang masa lalu  yang mencerminkan kegagalan kapitalisme global, gito lah," kata pengamat ekonomi politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online kemarin petang.

Soal keintegritasan Sri Mulyani yang selama ini dibesar-besarkan oleh pendukungnya, Syahganda mafhum. Karena menurut Syahganda, jargon neoliberalisme itu adalah good government. Karena itu, mereka akan mengklaim sebagai orang yang paling transparan, paling akuntabel.


"Sedangkan faktanya kan kita tahu, neolib itu lah yang paling rakus dan menghancurkan ekonomi di Amerika, Yunani, Italia, dan hampir semua negara Barat sekarang ini," katanya lagi.

Makanya, orang-orang seperti Sri Mulyani ini adalah tipikal masa lalu yang harus ditinggalkan, karena sudah jelas menghancurkan ekonomi negara. Ke depan, masih kata Syahganda, Indonesia harus memiliki cara pandang baru dengan mencontoh para pemimpin-pemimpin negara besar yang berhasil keluar dari jeratan neolib tersebut.

"Jadi Indonesia ini kalau mau selamat, harus bisa mencontoh perjalanan Brazilia dengan Lula dan sekarang Dilma (Rousseff) yang saat ini jadi presiden. Kita harus mencontoh Ahmadinejad, mencontoh Turki ada Erdogan, mencontoh keberhasilan Morales dan Chavez. Jadi kita harus keluar (dari pakem neolib). Kalau tidak, kita akan mengikuti kehancuran negara Barat sekarang," tegasnya.

Selain itu Syahganda menambahkan, China dan India juga layak untuk dicontoh. Di dua negara besar itu market tidak dibiarkan sebebas-bebasnya, tapi tetap  dikendalikan. Begitu juga dengan kebebasan demokrasi, harus dilihat dari kepentingan negara bangsa. Karena, kata Syahfanda, free market democracy yang dianut para neolib hanya memuja kebebasan, tapi tidak menjamin kesejahteraan. [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya