RMOL. Pemerintah berencana menjadikan wilayah Jawa Barat (Jabar) sebagai kawasan andalan guna merealisasikan program-program perkoperasian. Jabar dipilih karena memiliki potensi luar biasa dengan ragam sektor usaha.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Syarief Hasan mengatakan, pemerintah berharap, Jabar menjadi daerah andalan program revitalisasi koperasi.
"Harapannya memang seperti itu. Direncanakan, program pemerintah untuk revitalisasi koperasi mulai bisa digulirkan di Jawa Barat tahun 2012 mendatang," ujar menteri Syarief saat membuka Cooperative Fair 2011 di Bandung, kemarin.
Program revitalisasi koperasi yang dicanangkan pemerintah pada 2012, nantinya bergulir selama 5 tahun atau hingga 2017 dan melalui program revitalisasi diharapkan konglomerasi koperasi dapat tercipta. "Agar bisa lebih berdaya saing dan memberikan manfaat sekaligus mendorong laju perekonomian, sebaiknya, koperasi Indonesia melakukan beragam perubahan signifikan," katanya.
Hal signifikan yang mesti yang perlu dirubah, lanjut Syarief, antara lain dengan mengubah mindset, misalnya meningkatkan peran koperasi.
Sehingga pada masa mendatang, koperasi, sambungnya, tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya, tetapi juga melakukan perubahan skala usaha. Yang semula usaha koperasi skala lokal, nanti harus bisa menjadi skala regional bahkan kalau memungkinkan skala nasional.
Syarief lebih jauh menjelaskan, dalam pelaksanaan revitalisasi koperasi itu, harus fokus pada beberapa sektor usaha. Seperti pengelolaan sektor sumber daya manusia. Jika sudah demikian, Jabar memang bisa diandalkan dalam program revitalisasi koperasi.
Pada kesempatan sama terkait sertifikat halal bagi produk KUMKM asal Jawa Barat, Kepala Dinas KUMKM Jabar, Wawan Hermawan menyebutkan bahwa, produk KUMKM Jawa Barat yang baru mengantongi sertifikat halal sebanyak 6.000 merek makan olahan.
"Kita terus berupaya agar para pelaku KUMKM di Jawa Barat, khusus di bidang makanan olahan, memiliki sertifikat halal. Sertifikasi itu penting karena dapat mempercepat pertumbuhan bisnis pelaku KUMKM," paparnya.
Ke-6 ribu merek besertifikat halal itu sebesar 47 persen atau 2.820 sertifikat merupakan bantuan Dinas KUMKM. Pihaknya siap memfasilitasi proses sertifikasi halal terhadap produk KUMKM di Jawa Barat tahun pada 2012 mendatang.
"Tahun ini kami akan membantu proses sertifikasi halal terhadap 400 produk makanan olahan. Sertifikat ini akan meningkatkan daya saing dan ini bukan pekerjaan mudah untuk mendapatkannya, di tengah pasar bebas seperti sekarang," paparnya.
Pihaknya akan terus menyampaikan kepada para pelaku KUMKM betapa pentingnya sertifikat halal tersebut. Kendati harus diakui, dalam proses sertifikasi ini masih menjadi kendala bagi pelaku usahanya.
"Karena proses biayanya sebesar Rp 1 juta, masih dinilai mahal dan memberatkan. Di sisi lain, kami juga akan membenahi proses sertifikasi agar bisa lebih cepat," ungkapnya.
[dem]
