Haram Hukumnya Diplomat Asing Berpolitik Praktis Dukung Sri Mulyani!

RMOL. Sangat disayangkan bila ada diplomat asing yang membujuk sejumlah purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat untuk memberikan dukungan politik kepada mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kini bekerja di Bank Dunia.

Soal provokasi asing itu dibeberkan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (purn) Soerjadi ketika berbicara dalam silaturahmi di Markas PPAD di Jakarta Timur, Selasa pagi (19/7).

Soerjadi mengakui pernah ada diplomat negara asing yang menyebutkan sejumlah nama yang memiliki peluang melanjutkkan kepemimpinan nasional pada 2014. Terbaca jelas kalau sang diplomat asing berusaha memancing opini purnawirawan jenderal yang hadir tentang berbagai kandidat yang mungkin. Juga sangat terasa bahwa ada upaya untuk mengerucutkan dukungan pada Sri Mulyani. Hal ini, menurut hemat Soerjadi, memperlihatkan bahwa negara-negara asing memiliki kepentingan pada figur-figur tertentu yang mereka kehendaki.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (purn) TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, mengaku sangat menyayangkan bila manuver perwakilan negara asing itu benar. Apalagi, memprovokasi para eks petinggi militer untuk mendukung pencalonan Sri Mulyani.

Dia tegaskan, dalam negara yang sudah menganut demokrasi, kampanye tokoh merupakan hal yang  biasa. Orang berhak mengekspresikan cita-citanya bahkan menyampaikan keinginan dan gagasannya kepada siapapun. Hal itu dijamin oleh UU.

"Tapi menjadi aneh ketika yang meminta dukungan itu justru perwakilan resmi dari sebuah negara asing. Kalau ini benar terjadi maka Deplu RI patut mempertanyakannya, karena diplomat asing tidak boleh terlibat politik praktis di negara dimana mereka ditempatkan," ujar eks Sekretaris Militer Presiden ini, sesaat lalu (Rabu, 20/7).

Terlepas dari itu, kabar tersebut membuat TB menduga-duga Sri Mulyani sudah sejak dini membuat konsesi-konsesi kepada pihak asing, agar ada jaminan dirinya dapat dukungan kala maju dalam Pilpres 2014.

"Ada apa sesungguhnya. Apakah Sri Mulyani sudah membuat deal-deal dengan negara asing. Barangkali ada komitmen bersama yang harus dipenuhi ketika dia terpilih sebagai presiden RI," tutupnya.[ald]