KNPI: BPJS Jangan Pancing Asing Cari Untung

RMOL. Empat BUMN bidang jaminan sosial (PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen) baru bisa melindungi sekitar 20-30 persen masyarakat. Karena itu, BPJS yang nantinya terbentuk bertujuan utama menjamin sisa dari masyarakat yang tidak tersentuh jaminan sosial.

Hal itu diutarakan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ahmad Doli Kurnia, lewat pernyataan pers, Rabu (20/7). Idealnya, menurut Ahmad Doli, seluruh rakyat Indonesia menjadi tanggung jawab negara seperti tertuang dalam UUD 45. Karena itu, jangan sampai UU yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat malah menjadi beban bagi masyarakat. Dia menyesali pro dan kontra RUU BPJS yang terjadi sampai sekarang hingga membuat pengesahannya molor lagi. Seharusnya, pemerintah dan DPR berprinsip jaminan sosial tidak sampai membebani rakyat.

"UUD 45 harus diterjemahkan dan dilaksanakan. Jangan sampai BPJS malah menjadi beban bagi masyarakat. Kalau ada iuran, saya katakan itu tidak benar karena praktek BPJS sama saja dengan perusahaan asuransi swasta yang harus bayar iuran ataupun premi. Itu memancing pihak asing mencari keuntungan. Jadi bukan kesejahteraan rakyat tapi profit," tegasnya.

Sementara, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono bersama Mensesneg Sudi Silalahi, bertemu dengan pimpinan DPR untuk membahas RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara tertutup.

Pembahasan RUU BPJS sampai sekarang menemui jalan buntu. Pemerintah bersikukuh tidak akan melebur empat BUMN yang ada,  Jamsostek, PT. Askes, PT. Asabri dan PT. Taspen, menjadi satu lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Delapan menteri yang mewakili pemerintah sering absen dengan alasan tidak jelas. [ald]