Dukungan Mengalir ke KPK untuk Usut Penilepan Pajak Migas Asing

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi membidik dugaan manipulasi pajak triliunan rupiah oleh 14 perusahaan migas asing. Diketahui bahwa indikasi kerugian negara yang ditimbulkan akibat tidak dibayarnya pajak oleh perusahaan asing adalah sebesar Rp 1,6 triliun. Tapi, angka tersebut masih dari data yang dimiliki BP Migas saja.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Desmond Mahesa, menyatakan dukungannya pada KPK. Menurutnya penelusuran temuan itu akan semakin mejelaskan perihal kebocoran uang negara di sektor pajak.

"Kita akan cari tahu kebocoran itu seberapa besar dengan indikasi kasus kebocoran pajak Gayus Tambunan dan sekarang ini ditemukan lagi hal begitu," ujar Desmond kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (19/7).

Desmond mengatakan kasus ini akan mendorong penggunaan hak DPR untuk menanyakan ke pemerintah dalam soal yang lebih besar yaitu kebocoran uang negara di sektor pajak lainnya.

"Apakah hak angket atau apa tapi kita akan bicara tentang hak kita bertanya pada pemerintah tentang kebocoran negara ini atau mencari sumber-sumber kebocoran ini," ujarnya.

KPK telah meminta Ditjen Pajak menagih utang pajak perusahaan asing tersebut. Bagaimanapun, penagihan kewajiban pajak kepada 14 perusahaan asing itu merupakan kewenangan Ditjen Pajak.

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana menyatakan pihaknya juga mencermati kasus itu, karena terkait dengan pajak penghasilan negara. Dia meminta KPK lakukan langkah terbaik terkait penggelapan itu.

"Saya yakin KPK tahu apa yang harus dilakukan, memanggil siapa dan untuk kepentingan apa, saya meyakini KPK adalah lembaga penegak hukum yang profesional dan mereka tahu betul langkah-langkah strategi kerjanya jika diperlukan. KPK tentu akan mengambil langkah yang tepat," kata Denny kepada wartawan di gedung KPK, kemarin.[ald]