Berita

syafii maarif/ist

Soal Talak Tiga SBY, Buya Syafii Dituduh Lebay

SENIN, 18 JULI 2011 | 13:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Perbedaan sikap yang amat menonjol ditunjukkan dua tokoh dari dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pada saat menyampaikan orasi kebangsaan di tengah perayaan ulang tahun Surya Paloh (Sabtu, 16/7), mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, menohok kepemimpinan SBY dengan kritik tajam. Menurutnya, dengan kondisi pemimpin yang sekarang ini, maka rakyat Indonesia sudah saatnya mentalak tiga presidennya.

Di kemudian harinya (Minggu, 17/7), dalam rapat akbar memperingati Harlah NU ke-85 di Stadion Bung Karno, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, menegaskan bahwa pemerintah telah berhasil dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah dianggapnya berhasil dalam ekonomi karena cadangan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.


Perbedaan mencolok sikap kedua tokoh Islam itu dianggap pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam, sebagai hal yang lumrah dan mencerminkan tradisi politik di masing-masing organisasi. Tegasnya, Muhammadiyah dan NU punya cara kritik yang berbeda terhadap pemerintah.  

"Cara kritik NU dan Muhammadiyah agak berbeda. NU lebih santun tidak vulgar," kata AS Hikam kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 18/7).

Dalam pandangannya, pernyataan Syafii Maarif yang menyebut pemerintah harus ditalak tiga, jelas politis dan mengambil jarak terhadap pemerintah. Seolah pria bersapaan Buya Syaffi itu menganggap dirinya sebagai politisi.

"Saya kira itu terlalu berlebihan atau lebay. Mendingan dia (Syaiffi Maarif) jadi anggota Parpol. Tapi kalau kritik tajam mengenai moralitas atau pemerintah tidak laksanakan amanah rakyat, sah saja. Tapi bagian yang talak tiga itu terlalu lebay," tegasnya.

Sedang soal NU yang bersikap manis pada pemerintah, Hikam tidak memungkiri bahwa secara kultural NU tidak memiliki tradisi melontarkan kritik pedas pada pemerintah. Itu sekaligus menunjukkan bahwa NU tidak pernah berambisi terjun dalam politik praktis.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya