Berita

syafii maarif/ist

Soal Talak Tiga SBY, Buya Syafii Dituduh Lebay

SENIN, 18 JULI 2011 | 13:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Perbedaan sikap yang amat menonjol ditunjukkan dua tokoh dari dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pada saat menyampaikan orasi kebangsaan di tengah perayaan ulang tahun Surya Paloh (Sabtu, 16/7), mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, menohok kepemimpinan SBY dengan kritik tajam. Menurutnya, dengan kondisi pemimpin yang sekarang ini, maka rakyat Indonesia sudah saatnya mentalak tiga presidennya.

Di kemudian harinya (Minggu, 17/7), dalam rapat akbar memperingati Harlah NU ke-85 di Stadion Bung Karno, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, menegaskan bahwa pemerintah telah berhasil dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah dianggapnya berhasil dalam ekonomi karena cadangan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.


Perbedaan mencolok sikap kedua tokoh Islam itu dianggap pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam, sebagai hal yang lumrah dan mencerminkan tradisi politik di masing-masing organisasi. Tegasnya, Muhammadiyah dan NU punya cara kritik yang berbeda terhadap pemerintah.  

"Cara kritik NU dan Muhammadiyah agak berbeda. NU lebih santun tidak vulgar," kata AS Hikam kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 18/7).

Dalam pandangannya, pernyataan Syafii Maarif yang menyebut pemerintah harus ditalak tiga, jelas politis dan mengambil jarak terhadap pemerintah. Seolah pria bersapaan Buya Syaffi itu menganggap dirinya sebagai politisi.

"Saya kira itu terlalu berlebihan atau lebay. Mendingan dia (Syaiffi Maarif) jadi anggota Parpol. Tapi kalau kritik tajam mengenai moralitas atau pemerintah tidak laksanakan amanah rakyat, sah saja. Tapi bagian yang talak tiga itu terlalu lebay," tegasnya.

Sedang soal NU yang bersikap manis pada pemerintah, Hikam tidak memungkiri bahwa secara kultural NU tidak memiliki tradisi melontarkan kritik pedas pada pemerintah. Itu sekaligus menunjukkan bahwa NU tidak pernah berambisi terjun dalam politik praktis.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya