Berita

syafii maarif/ist

Soal Talak Tiga SBY, Buya Syafii Dituduh Lebay

SENIN, 18 JULI 2011 | 13:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Perbedaan sikap yang amat menonjol ditunjukkan dua tokoh dari dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pada saat menyampaikan orasi kebangsaan di tengah perayaan ulang tahun Surya Paloh (Sabtu, 16/7), mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, menohok kepemimpinan SBY dengan kritik tajam. Menurutnya, dengan kondisi pemimpin yang sekarang ini, maka rakyat Indonesia sudah saatnya mentalak tiga presidennya.

Di kemudian harinya (Minggu, 17/7), dalam rapat akbar memperingati Harlah NU ke-85 di Stadion Bung Karno, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, menegaskan bahwa pemerintah telah berhasil dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah dianggapnya berhasil dalam ekonomi karena cadangan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.


Perbedaan mencolok sikap kedua tokoh Islam itu dianggap pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam, sebagai hal yang lumrah dan mencerminkan tradisi politik di masing-masing organisasi. Tegasnya, Muhammadiyah dan NU punya cara kritik yang berbeda terhadap pemerintah.  

"Cara kritik NU dan Muhammadiyah agak berbeda. NU lebih santun tidak vulgar," kata AS Hikam kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 18/7).

Dalam pandangannya, pernyataan Syafii Maarif yang menyebut pemerintah harus ditalak tiga, jelas politis dan mengambil jarak terhadap pemerintah. Seolah pria bersapaan Buya Syaffi itu menganggap dirinya sebagai politisi.

"Saya kira itu terlalu berlebihan atau lebay. Mendingan dia (Syaiffi Maarif) jadi anggota Parpol. Tapi kalau kritik tajam mengenai moralitas atau pemerintah tidak laksanakan amanah rakyat, sah saja. Tapi bagian yang talak tiga itu terlalu lebay," tegasnya.

Sedang soal NU yang bersikap manis pada pemerintah, Hikam tidak memungkiri bahwa secara kultural NU tidak memiliki tradisi melontarkan kritik pedas pada pemerintah. Itu sekaligus menunjukkan bahwa NU tidak pernah berambisi terjun dalam politik praktis.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya