Berita

AS Hikam: Nahdlatul Ulama Bukan Gerbong Politik Pemerintah

NU Tidak Punya Tradisi Vulgar
SENIN, 18 JULI 2011 | 12:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pidato Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj, di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disimpulkan sebagai sikap politik yang tegas dari PBNU untuk berada mendukung pemerintah. Said menegaskan sikapnya berada di belakang pemerintah pada saat acara peringatan hari lahir NU ke-85 kemarin.

Tokoh politik dari Nahdlatul Ulama, Muhammad AS Hikam, menyebut kesimpulan yang menuduh NU mendukung secara politis pemerintahan SBY-Boediono terlalu prematur.

Menurutnya, dalam sejarah NU tidak pernah berkecimpung dalam politik praktis. Pidato Ketua Umum PBNU kemarin hanya cermin penghargaan NU pada upaya pemerintah membangun negeri.


"Memang saya kira ada kesan seperti itu, bahwa sikap Ketum PBNU cenderung mendukung pemerintah. Saya pikir asalkan yang didukung hal benar, misalnya pemberantasan korupsi bukan politiknya, saya kira itu sah saja. Jangan dianggap NU dibawa sebagai gerbong politik pemerintah. Prinsip politik NU adalah memberi nasihat dan masukan yang baik kepada pemerintah selama masih punya legitimasi," ujar mantan menteri di era kepemimpinan Gus Dur ini saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 18/7).

Dia tegaskan, kalau NU mengkritik itu berlandaskan amar maruf nahi mungkar (menjalankan kebaikan, mencegah kemungkaran). Dan itu tidak dilakukan dengan cara yang vulgar.  "Dulu sama Pak Harto pun kita sangat kritis tapi tidak vulgar," imbuhnya.

Hikam juga tidak memungkiri bahwa secara kultural NU tidak memiliki tradisi melontarkan kritik pedas pada pemerintah. Itu sekaligus menunjukkan bahwa NU tidak pernah berambisi terjun dalam politik praktis.

"Etika dalam pergaulan NU itu bukan vulgar, tapi santun, seimbang, toleransi, bersikap adil dan cocok dengan kultur Indonesia. Secara kultural juga kultur jawanya sangat kental. Gus Dur pun kalau Anda lihat selama dia hidup, tidak pernah terlalu vulgar mengkritik kecuali kalau sudah kebangetan. Tapi bukan berarti NU tidak tegas. Dalam kasus penyerangan Ahmadiyah dan pelarangan pembangunan Gereja, misalnya, NU sangat tegas menolak itu," papar Hikam.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya