Berita

AS Hikam: Nahdlatul Ulama Bukan Gerbong Politik Pemerintah

NU Tidak Punya Tradisi Vulgar
SENIN, 18 JULI 2011 | 12:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pidato Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj, di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disimpulkan sebagai sikap politik yang tegas dari PBNU untuk berada mendukung pemerintah. Said menegaskan sikapnya berada di belakang pemerintah pada saat acara peringatan hari lahir NU ke-85 kemarin.

Tokoh politik dari Nahdlatul Ulama, Muhammad AS Hikam, menyebut kesimpulan yang menuduh NU mendukung secara politis pemerintahan SBY-Boediono terlalu prematur.

Menurutnya, dalam sejarah NU tidak pernah berkecimpung dalam politik praktis. Pidato Ketua Umum PBNU kemarin hanya cermin penghargaan NU pada upaya pemerintah membangun negeri.


"Memang saya kira ada kesan seperti itu, bahwa sikap Ketum PBNU cenderung mendukung pemerintah. Saya pikir asalkan yang didukung hal benar, misalnya pemberantasan korupsi bukan politiknya, saya kira itu sah saja. Jangan dianggap NU dibawa sebagai gerbong politik pemerintah. Prinsip politik NU adalah memberi nasihat dan masukan yang baik kepada pemerintah selama masih punya legitimasi," ujar mantan menteri di era kepemimpinan Gus Dur ini saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 18/7).

Dia tegaskan, kalau NU mengkritik itu berlandaskan amar maruf nahi mungkar (menjalankan kebaikan, mencegah kemungkaran). Dan itu tidak dilakukan dengan cara yang vulgar.  "Dulu sama Pak Harto pun kita sangat kritis tapi tidak vulgar," imbuhnya.

Hikam juga tidak memungkiri bahwa secara kultural NU tidak memiliki tradisi melontarkan kritik pedas pada pemerintah. Itu sekaligus menunjukkan bahwa NU tidak pernah berambisi terjun dalam politik praktis.

"Etika dalam pergaulan NU itu bukan vulgar, tapi santun, seimbang, toleransi, bersikap adil dan cocok dengan kultur Indonesia. Secara kultural juga kultur jawanya sangat kental. Gus Dur pun kalau Anda lihat selama dia hidup, tidak pernah terlalu vulgar mengkritik kecuali kalau sudah kebangetan. Tapi bukan berarti NU tidak tegas. Dalam kasus penyerangan Ahmadiyah dan pelarangan pembangunan Gereja, misalnya, NU sangat tegas menolak itu," papar Hikam.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya