Berita

AS Hikam: Nahdlatul Ulama Bukan Gerbong Politik Pemerintah

NU Tidak Punya Tradisi Vulgar
SENIN, 18 JULI 2011 | 12:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pidato Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj, di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disimpulkan sebagai sikap politik yang tegas dari PBNU untuk berada mendukung pemerintah. Said menegaskan sikapnya berada di belakang pemerintah pada saat acara peringatan hari lahir NU ke-85 kemarin.

Tokoh politik dari Nahdlatul Ulama, Muhammad AS Hikam, menyebut kesimpulan yang menuduh NU mendukung secara politis pemerintahan SBY-Boediono terlalu prematur.

Menurutnya, dalam sejarah NU tidak pernah berkecimpung dalam politik praktis. Pidato Ketua Umum PBNU kemarin hanya cermin penghargaan NU pada upaya pemerintah membangun negeri.


"Memang saya kira ada kesan seperti itu, bahwa sikap Ketum PBNU cenderung mendukung pemerintah. Saya pikir asalkan yang didukung hal benar, misalnya pemberantasan korupsi bukan politiknya, saya kira itu sah saja. Jangan dianggap NU dibawa sebagai gerbong politik pemerintah. Prinsip politik NU adalah memberi nasihat dan masukan yang baik kepada pemerintah selama masih punya legitimasi," ujar mantan menteri di era kepemimpinan Gus Dur ini saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 18/7).

Dia tegaskan, kalau NU mengkritik itu berlandaskan amar maruf nahi mungkar (menjalankan kebaikan, mencegah kemungkaran). Dan itu tidak dilakukan dengan cara yang vulgar.  "Dulu sama Pak Harto pun kita sangat kritis tapi tidak vulgar," imbuhnya.

Hikam juga tidak memungkiri bahwa secara kultural NU tidak memiliki tradisi melontarkan kritik pedas pada pemerintah. Itu sekaligus menunjukkan bahwa NU tidak pernah berambisi terjun dalam politik praktis.

"Etika dalam pergaulan NU itu bukan vulgar, tapi santun, seimbang, toleransi, bersikap adil dan cocok dengan kultur Indonesia. Secara kultural juga kultur jawanya sangat kental. Gus Dur pun kalau Anda lihat selama dia hidup, tidak pernah terlalu vulgar mengkritik kecuali kalau sudah kebangetan. Tapi bukan berarti NU tidak tegas. Dalam kasus penyerangan Ahmadiyah dan pelarangan pembangunan Gereja, misalnya, NU sangat tegas menolak itu," papar Hikam.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya