PKB: Pemerintah Mesti Lebih Banyak Ngomong Soal BPJS

RMOL. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang aturannya masih juga belum disahkan dikhawatirkan malah merugikan pekerja.

Ada penilaian, BPJS hanyalah asuransi dimana rakyat harus melindungi dirinya sendiri. Padahal, yang dinamakan jaminan sosial itu adalah pemerintah harus membayar. BPJS cuma menjadi asuransi sosial dimana masyarakat diwajibkan untuk membayar. Oleh karena itu justru merugikan rakyat.

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, membantah pesimisme itu. Menurutnya, manfaat yang akan didapat pekerja dari jaminan sosial tetap sama dan berjalan. Hanya saya, BPJS memperluas cakupan jaminan sosial buat rakyat yang belum mendapatkan jaminan yang ditanggung negara itu.

"BPJS adalah bagian dari memenuhi amanat konstitusi, jadi pemerintah memang perlu menjelaskan segala simpang siur di atas termasuk berita bahwa ini bagian dari liberalisasi dan pemerintah atau negara mau melepas tanggungjawabnya," jelasnya dalam pesan singkat ke Rakyat Merdeka Online, Sabtu (16/7).

PKB, lanjut Daniel, menganggap BPJS sebenarnya memperkuat tanggung jawab negara atas jaminan sosial sesuai amanat konstitusi. Maka itu dia mengajak semua elemen memastikan dan mengawal bersama isi BPJS agar sesuai amanat konstitusi.

"BPJS harus menjalankan fungsi dan orientasi sosial, jadi tidak bisa orientasi profit. Kedua, BPJS harus tetap dalam kendali negara, tidak boleh jadi swasta. Ketiga, manajemen harus profesional dan bersih dan teruji benar-benar memikirkan hak sosial dasar rakyat," pungkasnya.[ald]