Berita

presiden sby/ist

SBY Terancam Pembangkangan 100 Persen

SABTU, 09 JULI 2011 | 11:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono geram karena 50 persen dari seluruh instruksinya dua tahun terakhir tidak dilaksanakan oleh para pembantunya di kabinet.

Politisi PDI Perjuangan, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, menilai, kasus itu mencerminkan pembangkangan terang-terangan terhadap kepala negara.

"Tidak dilaksanakannya instruksi SBY oleh bawahan, menurut saya, itu pembangkangan terhadap presiden dan kalau tidak diambil tindakan terhadap mereka (menteri-menteri) maka mungkin dalam beberapa bulan lagi, 70 sampai 100 persen instruksi presiden tidak dilaksanakan," sesal TB saat berdialog dengan Rakyat Merdeka Online, Sabtu (9/7)


Dan, ketika 100 persen instruksi presiden tidak dilaksanakan, maka dapat dikatakan sedang terjadi pembangkangan nasional terhadap Presiden RI.

"Lalu, pertanyaan kita saat ini, masih adakah intergitas dia (SBY) sebagai pemimpin? Dia sudah dilawan pembantunya sendiri, yang dipilihnya sendiri, dan yang dipilihnya membangkang pada yang memilih," ujarnya heran.

Mantan ajudan Presiden BJ Habibie ini menyarankan, salah satu cara supaya tidak terjadi pembangkangan terus menerus maka harus dilakukan pemecatan dan penggantian menteri yang tidak menjalankan instruksi tersebut.

"Saya tidak bicara siapa penggantinya, dari partai atau tidak dari partai, bahkan dari wartawan juga bisa. Cari orang yang lebih mampu melakukan tugas dengan baik, yang penting orang Indonesia," tuturnya.

Sebagai sesama alumni akademi militer, TB mengingatkan SBY, dalam jiwa seorang yang pernah memegang teguh Saptamarga, unsur utama paling penting adalah keberanian menerima resiko saat memutuskan satu hal yang sulit. Kedua, jika terjadi pembangkangan maka konsekuensinya adalah tindakan tegas.

"Yang membangkang ambil tindakan. Jangan sampai 50 persen jadi 100 persen," tegasnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Main di Kandang PSIM, Persija Menang Telak 4-0

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:49

Cukai MBDK Mulai Dipungut Semester II/2027, Target Rp1,7 Triliun

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:30

DPR Ingatkan Bijak di Ruang Digital dan Cegah Perundungan Siber

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:51

Ekspor Emas Anjlok, Bea Cukai Ungkap Perusahaan Tahan Pengiriman

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:38

Usai Dilantik, Kapolda Metro Jaya Serap Aspirasi Insan Pers

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:49

Pertamina Perkuat Ekosistem MyPertamina di MotoGP Mandalika

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:30

Tegas dan Loyal, Demokrat: Tidak Ada Nama Selain Prabowo untuk Kontestasi 2029

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:36

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

YLBHI Minta Polresta Solo Hentikan Dugaan Kriminalisasi Kasus Perdata jadi Pidana

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:36

Pertamina Perkuat Pengelolaan Sampah Mandalika Lewat Dukungan untuk Bank Sampah Putri Nyale

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:09

Selengkapnya