Pembunuhan Nazaruddin Skenario Rontokkan Demokrat?

RMOL. Simpang siur waktu kepulangan Muhammad Nazaruddin ke Jakarta berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin kredibiltas Partai Demokrat rontok.

"Bisa saja ada yang ingin menjebak Partai Demokrat, dengan menghabisi nyawa Nazaruddin. Lenyapnya Nazaruddin akan menimbulkan spekulasi politik bahwa yang bersangkutan sengaja dilenyapkan untuk menutup kasus tersebut," ujar Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B. Nahrawardaya kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (4/7).

Menurutnya, Demokrat sendiri bisa terkena fitnah seolah-olah lenyapnya mantan Bendahara Umum partai itu memang sudah direncanakan. Untuk menghindari itu, ia anjurkan Presiden menjamin keselamatan Nazaruddin selama proses pemulangannya dari luar negeri sampai proses hukum berjalan di Jakarta.

"Presiden SBY sebenarnya sudah telat bertindak. Perintah Presiden SBY untuk menangkap Nazaruddin sebenarnya terdengar tidak elok. Mestinya, perintah dilakukan jauh hari, bukan saat ini. Masyarakat bisa saja mengira Partai Demokrat sengaja mengulur waktu pemulangan Nazaruddin untuk mengkondisikan situasi di Indonesia," ucapnya.

Mustofa, sebelumnya menyatakan, di manapun keberadaan Nazaruddin tetap saja riskan keselamatan jiwanya. Nazaruddin punya banyak musuh, tidak hanya di KPK dan polisi tapi juga kemungkinan musuh terberatnya adalah teman-temannya sendiri di partai yang mulai berbalik arah untuk cari aman masing-masing. Bagaimanapun, posisi Nazaruddin saat menjabat Bendahara Umum telah membentuk sistem bahwa dirinya menguasai semua informasi terpenting di dalam partai berlambang mercy itu.

"Untuk itu, harus ada lembaga yang menyatakan menjamin keselamatan jiwa Nazaruddin sebelum dipulangkan," terangnya.

Dia yakin, amat kecil kemungkinan apabila Demokrat hanya menyiapkan sanggahan-sanggahan untuk mengantisipasi pemeriksaan Nazaruddin oleh KPK. Hal itu karena Presiden SBY tidak mau kecipratan malu, apabila Nazaruddin benar-benar membongkar aliran dana yang sebenarnya di depan penyidik KPK.[ald]