Pro Demokrasi Kirim Surat Terbuka ke PM Perancis untuk Moratorium Utang

RMOL. Perdana Menteri Perancis, Francois Fillon, melakukan lawatan resmi ke Indonesia dari dua hari lalu atas undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kedatangannya dijadikan momentum bagi Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Pro Dem) untuk menyampaikan ke pemerintah Perancis dan Direktur Pelaksanan IMF yang baru terpilih, Christine Lagarde, yang kebetulan berasal dari Perancis dan mantan Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Sarkozky, untuk bersedia  menjadi co-sponsor dalam menerapkan kebijakan korektif atas segala kerugian dari kebijakan IMF di Indonesia pada saat krisis 1997-1998. Permintaan itu disampaikan mereka dalam surat terbuka yang diedarkan ke media massa, kemarin (Jumat, 1/7).

Menurut para aktivis pro demokrasi dalam surat terbuka itu, kebijakan IMF di zaman Michel Camdessus dalam rangka penyelamatan bank bermasalah dan kejahatan perbankan oleh pemiliknya melalui program blanket guarantee dengan offset perjanjian utang MSAA, MRNIA, APU, telah menjadi beban negara melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi sebesar US$65 miliar.

"Oleh karena itu perlu tindakan korektif. Utang obligasi rekap saat ini telah mencapai kurang lebih US$120mliar dan diperkirakan menjadi US$300 miliar pada 2033, akibat dari bunga berbunga (compounded interest)," terang Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi, Andrianto, dalam surat terbukanya.

Atas nama Rakyat Indonesia, ProDem mendesak IMF, dengan dukungan dan inisiatif pemerintah Perancis, agar mengakui kesalahan kebijakan IMF di masa lalu dengan cara menjadi co-sponsor untuk dilaksanakannya moratorium utang kreditur internasional selama 7 tahun (standstill) dan penghapusan obligasi rekapitalisasi tersebut dari neraca dan tanggung jawab pemerintah guna menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran akibat utang haram (onerous debts).

Kewajiban kreditur internasional dapat mulai dilunaskan setelah 7 tahun moratorium sehingga Anggaran Negara RI dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui ekonomi kerakyatan.

"Surat terbuka ini disampaikan supaya kunjungan Perdana Menteri Francois Fillon dapat menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia kepada Christine Lagarde sebagai Direktur Pelaksana IMF," tegasnya.[ald]