Pecat Patrialis Akbar dan Basrief Arief yang Bikin Malu SBY Saja

RMOL. Yusril Ihza Mahendra menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi protes pencekalan dirinya oleh Kejaksaan Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Yusril meminta Presiden menindak kedua pejabat itu.

Juru Bicara Yusril, Jurham Lantong, mengatakan, surat untuk Presiden itu diterima oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam di kantornya. Selanjutnya, surat akan disampaikan langsung kepada Presiden.

"Ini tanda terimanya. Pak Dipo berjanji akan menyampaikan kepada Presiden," kata Jurham sambil memperlihatkan resi tanda terima di Kantor Seskab, Komplek Kementerian Sekretaris Negara, Jalan Harmoni, Jakarta, Kamis (30/6).

Menurut Jurham, surat protes itu dilayangkan Yusril karena menilai Jaksa Agung Basrief Arief telah salah menggunakan peraturan untuk mencekal dirinya. Basrief menggunakan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Padahal, PP itu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi digantikan UU 6/2011, terhitung 5 Mei 2011.

"Kejaksaan juga menggunakan PP Nomor 30 Tahun 1994 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-010/A/J.A/01/2010 yang isinya nyata-nyata bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sehingga berdasarkan Pasal 142 Juncto Pasal 148, UU tersebut, telah dinyatakan tidak berlaku lagi," tegasnya.

Jurham berpendapat, Menkumham Patrialis Akbar sebenarnya dapat menolak melaksanakan permintaan pencegahan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan pasal 94 ayat 2 UU 6/2011 tentang Keimigrasian. Sayang, Menteri Patrialis juga tidak paham hukum.

"Jaksa Agung adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan Presiden. Begitu pula Menkumham yang juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang dilakukaan kedua pejabat itu adalah kebodohan sekaligus kezaliman. Ini mempermalukan Presiden dan juga momok mengerikan bagi bangsa karena keteledoran ini," tegasnya.

Yusril, sambung Jurhum, meminta Presiden segera mengambil tindakan terhadap kedua pejabat itu.

"Apabila dipandang perlu memberhentikan mereka dari jabatannya karena telah mempermalukan Presiden," tandasnya.[ald]