RMOL. Langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meluncurkan fatwa haram penggunaan BBM bersubsidi adalah cermin ketidakmampuan pemerintah mengambil keputusan.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam, bila MUI melontarkan sekadar imbauan moral untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, maka tidak jadi masalah. Namun, kalau MUI sudah membawa-bawa agama dinilai sudah terlalu jauh.
"Dengan langkah ini Menteri ESDM jadi seperti kehilangan akal sehat, karena di satu sisi Menteri Keuangan sudah teriak subsidi BBM melonjak sementara di sisi lain Presiden tidak ingin citranya rusak karena menaikkan harga BBM. Akhirnya MUI yang dijadikan bumper," ujar anggota Badan Anggaran DPR ini dalam pernyataan kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 30/6).
Ecky mengatakan, pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme insentif-disinsentif untuk mengontrol konsumsi BBM. Kalau ingin beban subsidi BBM turun maka lebih baik menggunakan cara yang terukur, seperti pembatasan konsumsi.
"Dengan pembatasan konsumsi, kan lebih bisa diukur dengan jelas. Ini baru namanya kebijakan pemerintah, bukan gamang seperti ini," kata Ecky.
Dia menekankan, pemerintah seolah kehilangan legitimasi untuk menaikkan harga BBM karena masih banyak inefisiensi penggunaan anggaran negara.
"Pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa membenahi dulu pemborosan dan kebocoran anggaran negara," pungkas Ecky.
[ald]
