Berita

ilustrasi

Di Kelas Mana TKI di Arab Saudi Berada?

SABTU, 25 JUNI 2011 | 11:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Tumpukan kasus penyiksaan, pemerkosaan, penelantaran dan hukuman mati terhadap TKI atau TKW di Arab Saudi tidak hanya melahirkan kritik pedas pada pemerintah, tapi juga menjadi isu yang merembes pada kebencian bernuansa SARA.

Seorang peneliti dari Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto yang juga Ketua Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, terlibat dalam penelitian intensif mencari akar-akar masalah penyebab kerawanan pelanggaran hak asasi manusia para TKI yang bekerja jadi pekerja rumah tangga di Arab Saudi. Dia mencoba meluruskan pandangan yang lebih obyektif.

"Untuk jelaskan persoalan ini harus mendasar dan benar-benar mengerti bagaimana persoalannya dari perekrutan, penempatan dan samapai dia kembali ke rumah,"  ungkapnya saat berbicara dalam diskusi "Nasib Ruyati dan Harga Diri Negeri" di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (25/6).
 

 
Dalam penelitiannya DR Sulis mengobservasi satu wilayah bernama Condet di Jakarta Timur yang didiami ratusan agensi pengerahan tenaga kerja beserta dengan segala supporting facilities atau semacam one stop training center bagi TKI ke Timur Tengah. Menariknya identitas para pemilik adalah keturunan Indonesia-Arab. Dan yang paling menentukan dalam proses perekrutan TKI, yang paling menentukan pergi atau tidak adalah para broker, yang tak lain para Ustad.

"Mereka pada Ustad ini yang menjanjikan surga kalau ke Arab. Dan para TKI yang saya teliti mengaku sangat terkejut setiba disana, bayangan mereka, harapan mereka buyar. Sampai disana 95 persen mengaku tidak boleh menjalankan shalat oleh majikannya karena majikannya tidak mau kehilangan 5 kali sekian menit karena sholat dalam sehari," papar Sulis.

Para TKI pun tidak hanya dipaksa menandatangani kontrak sebelum kepergian tetapi ketika sampai di Arab Saudi ada kontrak lain yang tidak melibatkan TKI atau TKW. Kontrak hanya diteken calon majikan dan agensi di Arab. Kontrak terakhir itulah yang berlaku selama TKI ada di Saudi. Parahnya, sering ditemukan bahwa kontrak mengatur gaji di bawa upah minimum negara tersebut.

Dia menjawab pertanyaan apakah memang budaya bangsa Arab memiliki ciri khas dalam memperlakukan pekerja rumah tangga dari luar negeri khususnya Indonesia.

"Ada kultur yang harus dipahami dan jadi pengetahuan sebelum mereka bekerja. Secara sosial dan kutural bahwa orang-orang disana sangat jelas pembagiannya, yang paling gampang berdasarkan tempatnya, atau Arab atau non-Arab. Arab sendiri dibedakan bangasawan atau kelas biasa. Non-Arab juga dibagi lagi beradasarkan pekerjaan," terangnya.

Menurutnya, warga Eropa dan Amerika Serikat mendapat prioritas dibanding warga Asia. Kecuali, warga Asi Selatan seperti India yang mendapat tempat kelas menengah karena tak lagi diperbolehkan pemerintahnya berkerja di sektor domestik oleh pemerintahnya.

"Nah posisi TKI kita berada di kelas paling bawah," sebutnya.
 
Karena itu, Sulis mengajak pemerintah Indonesia menempatkan diri secara politik atau harus berani sejajar dengan pemerintah Arab Saudi karena pemerintahan Raja Abdullah itu sangat tergantung pada Indonesia.

"Di satu sisi mereka tidak miliki tenaga kerja di segala sektor. Bahkan untuk mengisi pengadilan, hakim-hakimnya orang asing. Kita punya posisi tawar di sana," katanya.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya