Berita

sby-boediono/ist

TKI DIPANCUNG

Inilah Empat Dosa Pemerintah Versi FPI

SELASA, 21 JUNI 2011 | 23:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Hukum pancung bagi Ruyati binti Satubi sebenarnya bisa dihindari andaikata pemerintah dari awal serius melakukan pembelaan terhadapnya.

Ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab menyebut setidaknya ada empat langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah eksekusi mati terhadap TKW asal Bekasi yang telah mengakui membunuh majikannya, Khoiriyah, di Mahkamah Am (tingkat I) Arab Saudi.

"Pertama, secara kekeluargaan mestinya ada pendekatan intensif oleh KBRI di Saudi kepada keluarga korban agar diberikan maaf, sehingga hukum mati digugurkan dengan maaf. Kedua, secara hukum mestinya Ruyati didampingi pengacara handal yang  disediakan pemerintah RI untuk membelanya dalam sidang. (Dalam Pidana Islam) apabila pembunuhan dilakukan dalam rangka bela diri maka tidak ada qishosh (hukuman serupa, dalam hal ini menghilangkan nyawa)," ujar Rizieq dalam rilis yang diterima redaksi, (Selasa malam, 21/6).  


Ketiga, lanjut Rizieq, secara politik Presiden SBY melakukan diplomasi empat mata dengan Raja Abdullah. Gunaka lobi tingkat tinggi terhadap Raja Abdullah, seperti yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid melobi Raja Arab Saudi untuk meloloskan Siti Zaenab dari hukuman pancung tahun 1999 lalu.

"Terakhir, cara manapun yang berhasil, pemerintah secepatnya menyiapkan pembayaran diyatnya (uang tebusan) sebagai ganti qishos," tambah Rizieq.

Bisa dipastikan, kata Rizieq, eksekusi pancung Ruyati tak bisa dihindarkan lantaran pemerintah tidak melakukan keempat langkah tadi. Pemerintah tahu setelah Ruyati diesksekusi. Jadinya, keempat langkah tadi menjadi 'dosa' yang dilakukan pemerintah terhadap Ruyati.

"Ingat, TKW kita ke Arab Saudi untuk mencari nafkah, bukan untuk membunuh. Ada banyak kekerasan, penyiksaan, penganiyaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan yang kerap terjadi pada TKI," tutupnya. [dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya