Berita

ruhut/ist

Tuding Ruhut Bodoh, Mahfud MD Menuai Kecaman

MINGGU, 22 MEI 2011 | 12:12 WIB | LAPORAN:

RMOL. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai pernyataan Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul tidak mencerminkan keahliannya sebagai orang yang mengerti hukum alias bodoh.

Mahfud, mengatakan persoalan hukum yang seringkali dikomentari di gedung parlemen DPR oleh Ruhut merupakan materi mahasiswa strata satu (S1).

"Apa yang dikomentari Ruhut, komentar orang bodoh. Komentar dia (Ruhut) di DPR itu, adalah komentar anak-anak mahasiswa S1," ujar Mahfud sebelum mengisi Talk Show yang digelar media nasional, di Jakarta, Jumat lalu.


Pernyataan Mahfud menuai kecaman, terutama dari pada ormas pendukung SBY-Boediono.

"Mahfud MD menyebut Ruhut Sitompul  bodoh sangat  tidak elok serta tak pada  tempatnya," kata anggota Dewan Kebijakan Benteng Kedaulatan,Wisnu Agung Prasetya kepada wartawan di Jakarta (Minggu, 22/5).

Apalagi, kata Wisnu, substansi yang disampaikan Ruhut adalah dalam rangka upaya pemberantasan korupsi dan mengingatkan tindakan preventif bisa dilakukan pada saat itu oleh Mahfud dengan harusnya langsung menghubungi KPK atas dugaan suap yang dilakukan M Nazaruddin.

“Yang disampaikan Ruhut masuk akal mengingat track record  Mahfud memungkinkan untuk itu melakukan hal itu. Contoh kecil, pada satu kesempatan Mahfud saat menerima penghargaan yang dinilai mengandung nilai tinggi kemudian dia berinisiatif langsung lapor ke KPK, mengapa hal ini tidak dilakukannya pada dugaan suap Nasaruddin,”  kata Aktivis Pergerakan 1998 ini.

Dia menambahkan,  ada dua kemungkinan  apa yang dikatakan Mahfud tersebut. Pertama, ada benarnya menurut perspektifnya sendiri dan rakyat Indonesia bisa dibodohi dengan retorika Mahfud.

Wisnu sendiri menilai, Ruhut justru lebih rasional dan waras serta terpenting rakyat tidak buta. Ini bukan soal kebenaran hukum tapi penerimaan seseorang terhadap kritik,  dimana  itu merupakan sebuah ciri dari negara demokratis. [dry]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya